Program Seribu Rupiah Per Hari bukan kewajiban, Pemprov Jabar: Gerakan gotong royong

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa program “Seribu Rupiah Per Hari” yang digagas Gubernur Jawa Barat bukan merupakan kewajiban, melainkan ajakan moral untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Selasa (7/10/2025) menjelaskan, gerakan ini bersifat sukarela, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal. Program ini mendorong masyarakat saling membantu,dari, oleh, dan untuk warga di lingkungan masing-masing.

“Ini adalah kesukarelawanan, kesetiakawanan, dan gotong royong dari, oleh, dan untuk masyarakat. Bukan kewajiban. Yang mampu silakan berbagi, yang tidak mampu justru harus dibantu,” tegas Herman Suryatman, dalam Elshinta News and Talk edisi pagi bersama anchor Suwiryo.

Menurutnya, nilai-nilai solidaritas sosial seperti beas perelek, jimpitan, atau rereongan sudah lama hidup di tengah masyarakat. Melalui program ini, Pemerintah hanya mengingatkan dan mengajak agar tradisi baik tersebut kembali digelorakan di era modern.

Sekda di Gedung Sate ini mencontohkan, di beberapa daerah seperti Sumedang, warga mengumpulkan beras secara sukarela untuk membantu sesama yang membutuhkan.

"Kalau ada yang membutuhkan mendesak untuk hal-hal yang terbatas, ya sudah selesai di masyarakat. Bayangkan misalnya butuh untuk sepatu anak sekolah, seragam anak sekolah, kurang lebih itu kan kisaran 300 ribu. Kemudian datang ke provinsi, datang ke Gedung Sate, dari Sumedang ke Gedung Sate ongkosnya berapa. Walaupun kami atensi pasti, tapi persoalannya kasihan masyarakatnya. Kalau di lingkungannya ada kan tinggal ngobrol dengan Pak RT,” ujarnya.

Ia menegaskan, program ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan, melainkan sebagai pelengkap. “Yang menjadi kewajiban pemerintah tetap kami tangani. Tapi untuk urusan sederhana, lebih baik diselesaikan secara gotong royong di lingkungan masyarakat,” jelasnya.

Herman menambahkan, bentuk donasi bisa bervariasi, baik uang maupun non-uang seperti beras atau kebutuhan pokok. Pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, RT, RW, atau kepala desa setempat. “Pelaksanaannya kami serahkan ke masyarakat. Bisa berbentuk uang, bisa non-uang. Yang penting spiritnya ada: solidaritas sosial dan kerelawanan sosial yang dikelola masyarakat sendiri,” katanya.

Sekda Jabar juga menegaskan, tidak ada instruksi resmi untuk menyetorkan uang donasi ke rekening tertentu. Namun, Pemprov Jabar menyiapkan opsi digital melalui Bank BJB hanya untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin bertransaksi secara cashless agar lebih akuntabel. “BJB milik Pemda. Jadi kalau ada yang ingin pakai QRIS atau transaksi digital, silakan. Tapi tidak wajib,” ujarnya.

Agar pelaksanaannya berjalan baik, Pemprov Jabar meminta kepala desa, lurah, dan camat turut memantau dinamika di wilayah masing-masing agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, Gubernur Jabar juga menyiapkan penghargaan bagi lingkungan masyarakat, sekolah, dan instansi yang memiliki tingkat solidaritas sosial tertinggi.

“Ada penghargaan lah kami siapkan dari provinsi, penghargaan untuk lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan instansi yang solidaritas sosialnya, kesetiakawanan sosial dan kerelawanan sosialnya bagus, kita kan harus apresiasi, sehingga ke depannya, kita berlomba dalam kebaikan,” ungkap Herman Suryatman.

Herman menegaskan, tujuan utama program “Seribu Rupiah Per Hari” adalah membangun modal sosial yang menjadi fondasi pembangunan Jawa Barat. “Modal utama pembangunan itu bukan hanya finansial, tapi juga modal sosial. Kalau semua bergantung pada APBD, persoalan tidak akan selesai. Tapi dengan gotong royong, masyarakat jadi mandiri,” tuturnya.

Ia menambahkan, Pemprov Jabar tetap akan menjaga transparansi dan akuntabilitas agar semangat kebaikan tidak disalahartikan.

Penulis: Sukma Salsabilla/Ter