RI kembangkan SNI Smart Hospital guna integrasikan layanan kesehatan
Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono (tengah), Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Setiaji (Kedua dari kanan), dan Presiden Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia (PTPI), Eko Supriyanto (Paling kanan) dalam acara International Healthcare Engineering Fair (INAHEF) 2025 di di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Kamis (23/10/2025). ANTARA/HO - Badan Standardisasi Nasional/BSN
Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono (tengah), Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Setiaji (Kedua dari kanan), dan Presiden Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia (PTPI), Eko Supriyanto (Paling kanan) dalam acara International Healthcare Engineering Fair (INAHEF) 2025 di di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Kamis (23/10/2025). ANTARA/HO - Badan Standardisasi Nasional/BSN
Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama Kementerian Kesehatan, Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia (PTPI), dan pemangku kepentingan lainnya menginisiasi pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Smart Hospital guna menopang transformasi sistem pelayanan kesehatan nasional yang terintegrasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BSN Y. Kristianto Widiwardono di Jakarta, Kamis, mengatakan kehadiran standar ini menjadi tonggak penting agar layanan kesehatan semakin efisien, aman, dan berkelanjutan.
“Pengembangan SNI Smart Hospital ini sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden 2025–2029, yang menargetkan terwujudnya rumah sakit kabupaten/kota yang lengkap dan modern,” ujar Kristianto.
Meski akses masyarakat terhadap layanan kesehatan terus meningkat, katanya, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah, khususnya dari sisi infrastruktur dan pemerataan fasilitas.
Mengutip CEOWORLD Magazine (2 April 2024), Indonesia menempati peringkat 39 dari 110 negara dalam Indeks Layanan Kesehatan, dengan skor 42,99 dari 100. Dari sisi infrastruktur medis dan tenaga kesehatan profesional, katanya, Indonesia memperoleh skor 64,37. Sedangkan untuk akses obat dan biaya 54,02 dan skor kesiapan pemerintah 55,79.
Kondisi serupa terlihat dalam laporan Statice Health International pada 12 Mei 2024 oleh Giovanni Elvina. Hingga 2022, Indonesia memiliki 1.058 rumah sakit umum, 1.927 rumah sakit swasta, dan 10.205 puskesmas yang menjadi ujung tombak layanan primer.
"Namun sebanyak 62,9 persen penduduk masih kesulitan memperoleh layanan kesehatan dan 60,8 persen belum memiliki akses ke fasilitas kesehatan primer," ucapnya.
Guna mengatasi tantangan tersebut, pihaknya bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan berbagai pemangku kepentingan memandang perlunya standar nasional yang dapat menjadi pedoman dalam pembangunan dan pengelolaan rumah sakit berbasis teknologi.
Sejak 2024 BSN telah mengawal inisiasi penyusunan standar ini melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian/lembaga, asosiasi profesi, industri, akademisi, serta rumah sakit percontohan dari berbagai daerah.
Hingga September 2025 pihaknya telah menetapkan 15.993 SNI, antara lain 521 SNI yang berkaitan langsung dengan alat dan fasilitas kesehatan. Melalui SNI Smart Hospital, BSN berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya sistem layanan kesehatan Indonesia yang berdaya saing global, berorientasi pasien, dan berkelanjutan.
"SNI Smart Hospital ditargetkan dapat ditetapkan pada tahun 2025," katanya.
BSN juga mengajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk bersinergi dengan Kemenkes dalam memfasilitasi penerapan standar ini di seluruh rumah sakit di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama Presiden PTPI Eko Supriyanto mengatakan dengan penerapan SNI Smart Hospital, maka sistem kesehatan nasional diharapkan menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan responsif, terhadap kebutuhan masyarakat.
"Selain meningkatkan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan, standar ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan kesehatan luar negeri, serta mendorong pertumbuhan pariwisata kesehatan (medical tourism) di Indonesia," kata Eko.
