RI–Fiji bahas peningkatan kapasitas REDD+ dan Pasar Karbon Sukarela
Staf Ahli Menteri Kehutanan bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati (tiga dari kiri), didampingi Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Krisdianto menerima delegasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perikanan dan Kehutanan Fiji, serta Conservation International Fiji dalam pertemuan bilateral pada 14 November 2025 di sela-sela perundingan COP30 UNFCCC Belem, Brasil. ANTARA/HO-Kemenhut
Staf Ahli Menteri Kehutanan bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati (tiga dari kiri), didampingi Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Krisdianto menerima delegasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perikanan dan Kehutanan Fiji, serta Conservation International Fiji dalam pertemuan bilateral pada 14 November 2025 di sela-sela perundingan COP30 UNFCCC Belem, Brasil. ANTARA/HO-Kemenhut
Pertemuan bilateral antara Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI dengan Kementerian Perikanan dan Kehutanan Fiji dan Conservation International Fiji membahas soal kolaborasi melalui program pertukaran dan peningkatan kapasitas Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) dan Pasar Karbon Sukarela.
Dalam pertemuan tersebut delegasi Fiji mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam sektor kehutanan, khususnya berbagai inisiatif terkait REDD+ dan Pasar Karbon Sukarela atau Voluntary Carbon Market (VCM). Fiji menegaskan ketertarikannya untuk mempelajari pengalaman Indonesia dan mendorong kerja sama melalui pertukaran program serta peningkatan kapasitas di bidang perubahan iklim dan pengelolaan hutan.
"Indonesia pada prinsipnya terbuka untuk memperkuat kolaborasi melalui pertukaran program dan peningkatan kapasitas. Namun, landasan kerja sama perlu diperbarui," kata Staf Ahli Menteri Kehutanan bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Hal tersebut perlu dilakukan mengingat Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dan Kementerian Perikanan dan Kehutanan Fiji yang ditandatangani pada 24 April 2018 telah berakhir pada 24 April 2023 lalu.
"Pembaruan MoU diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi kerja sama pada masa mendatang," ujar Haruni.
MoU tahun 2018 tersebut ditandatangani di sela-sela Asia Pacific Rainforest Summit III di Yogyakarta dan mencakup ruang lingkup kerja sama, salah satunya yakni pemanfaatan teknologi pengolahan produk kayu dan non-kayu, serta energi biomassa dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan.
Selain itu cakupan kerja sama tersebut meliputi pengembangan perdagangan ramah lingkungan untuk produk hasil hutan, termasuk fasilitasi informasi dan promosi kayu legal dan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk dukungan terhadap program perhutanan sosial.
Cakupan selanjutnya yaitu terkait perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, sejalan dengan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan penegakan hukum dan peningkatan tata kelola hutan dalam rangka mencegah pembalakan liar dan praktik yang tidak berkelanjutan.
Pertemuan bilateral tersebut menandai komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama kehutanan dan perubahan iklim, terutama dalam menghadapi tantangan global melalui aksi kolektif dan peningkatan kapasitas antarnegara kepulauan.
