Sekata Institut nilai gelar Pahlawan Soeharto momentum kedewasaan kolektif bangsa

Direktur Eksekutif Sentra Keadilan dan Ketahanan Institut (Sekata Institut), Andri Frediansyah, menilai pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menolak wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, merupakan hal yang wajar secara personal dan historis. Namun, ia menekankan pentingnya bangsa ini membangun kesadaran dan kedewasaan kolektif dalam bernegara agar tidak terus terjebak dalam luka masa lalu.

“Sebagai individu dan pihak yang mengalami langsung situasi politik pada zamannya, wajar jika Bu Mega memiliki pandangan emosional terhadap masa lalu. Tetapi dalam konteks kenegaraan, hal tersebut justru seharusnya menjadi pintu bagi tumbuhnya kesadaran kedewasaan kolektif bangsa untuk berdamai dengan sejarah,” ujar Andri dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).

Menurutnya, jika luka sejarah dijadikan dasar untuk menolak pemberian gelar pahlawan nasional, maka bangsa ini akan terus terjebak dalam paradoks masa lalu. Padahal, kata dia, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati jasa para pendahulunya, terlepas dari perbedaan pandangan politik di masa lampau.

“Apalagi, Bu Mega sendiri pernah menjabat sebagai Presiden RI ke-4. Beliau pasti memahami betapa kompleksnya memimpin bangsa sebesar Indonesia dengan keragaman masyarakat dan ribuan pulau. Untuk menjaga stabilitas nasional dibutuhkan tenaga, pikiran, bahkan pengendalian emosi dan perasaan yang besar, sebagaimana pernah dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun memimpin,” lanjutnya.

Andri menilai, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia pernah mencapai stabilitas nasional yang kuat, pembangunan infrastruktur dasar yang masif, peningkatan ekonomi, serta ketahanan negara yang tangguh. Bahkan pada masa itu, Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi di kawasan Asia.

“Tidak fair jika jasa besar Pak Harto tidak dijadikan pertimbangan dalam pemberian gelar Pahlawan Nasional. Gelar itu bukan sekadar penghormatan personal, melainkan bentuk pengakuan negara atas kontribusi besar terhadap bangsa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andri menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto justru bisa menjadi simbol rekonsiliasi kebangsaan dan awal dari kesadaran kedewasaan kolektif masyarakat dalam bernegara.

“Bangsa ini perlu menatap ke depan, mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan semangat kebangsaan yang utuh. Penghargaan terhadap pemimpin masa lalu tanpa mengabaikan kritik, merupakan wujud kedewasaan politik dan kenegaraan kita bersama,” tutupnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Minggu (9/11).