UMKM sulit naik kelas, Impor jadi ancaman utama
Pemerintah terus mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen utama memperkuat daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, persoalan mendasar UMKM dinilai bukan terletak pada pembiayaan, melainkan pada serbuan produk impor yang membanjiri pasar domestik.
Pada 2026, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp295 triliun dengan tambahan 1,37 juta debitur baru. Target ini meningkat dibanding realisasi 2025 sebesar Rp270 triliun, dengan Rp163,9 triliun tersalurkan ke sektor produktif.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa meskipun plafon KUR meningkat, kualitas kenaikan kelas UMKM belum optimal.
Menurutnya, masalah utama bukan pada akses pembiayaan atau inkubasi, melainkan pada akses pasar yang terdisrupsi produk impor.
“Sebagus apa pun UMKM dibantu produksi, kalau tidak bisa jual barang karena pasar dipenuhi impor, maka intervensi pemerintah tidak akan optimal,” ujar Maman dalam Diskusi Media FWUMKM di Jakarta Selatan, Jumat (27/2).
Banjir produk impor disebut sebagai persoalan fundamental yang menghambat UMKM naik kelas. Maman mendorong kebijakan terpadu lintas kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, guna melakukan sterilisasi pasar domestik agar produk lokal mendapatkan ruang yang adil.
Selain itu, ia menyoroti mahalnya biaya layanan platform digital (charging fee) yang membebani UMKM saat berjualan online, sehingga semakin menekan daya saing produk lokal.
Ketimpangan Kredit: 80% ke Korporasi Besar
Maman juga membeberkan ketimpangan penyaluran kredit nasional. Dari total kredit perbankan sebesar Rp8.149 triliun:
• Rp6.569 triliun (80,6%) mengalir ke sekitar 50 korporasi besar
• Kredit UMKM baru mencapai 19,4%
• Target kontribusi kredit UMKM adalah 25%
Artinya, masih terdapat gap sekitar 6% yang belum terpenuhi.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai tantangan UMKM tidak hanya soal impor, tetapi juga pembiayaan.
Menurutnya, tingginya suku bunga dan persyaratan agunan membuat banyak UMKM terpaksa menggunakan modal sendiri.
Ia mencatat, meski KUR berdampak positif dan telah menjangkau 72,3% desa di Indonesia, distribusinya masih berat di sektor perdagangan dan kurang menyentuh industri produktif.
Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero, mengkritik implementasi aturan KUR di lapangan.
Meski regulasi menyebut kredit di bawah Rp100 juta tidak memerlukan jaminan, praktiknya bank tetap meminta agunan.
Ia juga menyinggung peran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dinilai belum sepenuhnya memberikan kemudahan sesuai aturan.
“Kami butuh percepatan, bukan hanya bunga murah,” tegasnya.
Kesulitan mengakses KUR membuat banyak pelaku UMKM beralih ke fintech dan pinjaman online (pinjol) dengan bunga jauh lebih tinggi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan UMKM tidak berdiri sendiri. Perlindungan pasar domestik, reformasi pembiayaan, serta distribusi kredit yang lebih adil menjadi kunci agar UMKM benar-benar bisa naik kelas.
