SPPG Moyoketen minta publik tunggu hasil uji lab sampel keracunan MBG

Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Moyoketen I, Tulungagung meminta publik menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait dugaan gangguan kesehatan dialami pelajar SMK Sore Tulungagung setelah mengonsumsi makanan itu.

Kepala SPPG Moyoketen I, Arinia, di Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (23/1), mengatakan pihaknya menyampaikan keprihatinan sekaligus permohonan maaf atas insiden dialami sejumlah penerima manfaat MBG tersebut.

"Kami sangat prihatin atas kejadian ini dan menghormati seluruh proses pemeriksaan yang sedang dilakukan. Kami berharap semua pihak menunggu hasil resmi agar persoalan ini dapat dilihat secara objektif," katanya.

Ia menjelaskan Dinas Kesehatan Tulungagung telah mengambil sampel menu MBG yang disalurkan SPPG Moyoketen I ke SMK Sore Tulungagung dalam beberapa hari terakhir untuk dilakukan uji laboratorium.

Hingga kini, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami pelajar masih dalam proses penelusuran.

Ia menjelaskan selama beroperasi, SPPG Moyoketen I menjalankan pengolahan makanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN), dengan pengawasan tenaga ahli gizi serta juru masak berpengalaman.

"Berdasarkan hasil observasi awal dari Dinkes, diketahui pula sebagian pelajar telah mengonsumsi makanan dari luar sebelum MBG. Karena itu, belum dapat disimpulkan bahwa gangguan kesehatan tersebut berasal dari MBG," ujarnya.

Ia menjelaskan dalam proses penanganan awal, tidak ditemukan sampel muntahan pelajar yang mengalami gangguan kesehatan. Padahal, sisa muntahan tersebut berpotensi menjadi salah satu data pendukung dalam penelusuran penyebab kejadian.

Meski demikian, sebagai bentuk tanggung jawab, SPPG Moyoketen I tetap melakukan evaluasi internal secara menyeluruh dan perbaikan tata kelola layanan tanpa menunggu hasil akhir uji laboratorium.

Pihaknya juga menjalin komunikasi dengan sekolah serta menjenguk pelajar yang sempat mendapatkan perawatan medis.

"Kami bersikap kooperatif dan siap mendukung proses pemeriksaan. Evaluasi internal tetap kami lakukan sebagai langkah kehati-hatian," kata Arinia.

Ia berharap, masyarakat dapat bersabar menunggu hasil pemeriksaan resmi dari instansi berwenang agar tidak muncul kesimpulan dini yang berpotensi merugikan pihak tertentu.