Subsidi BBM bisa capai Rp410 triliun, DPR sebut harga tetap terjangkau

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyebut total subsidi dan kompensasi energi dalam APBN dapat mencapai Rp410 triliun.

Hal itu disampaikan Sugeng dalam wawancara Radio Elshinta, Senin (30/3/2026).

“Subsidi energi di APBN kurang lebih Rp209 triliun, ditambah kompensasi menjadi Rp410 triliun, tapi masyarakat tetap bisa mendapatkan BBM dengan harga terjangkau,” kata Sugeng.

Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut dipicu kenaikan harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Sugeng mengatakan, dalam sebulan terakhir, harga minyak dunia naik hingga 28 dollar AS per barel. Sementara nilai tukar rupiah melemah dari asumsi APBN Rp16.500 menjadi sekitar Rp16.850 per dollar AS.

Kondisi ini menurutnya memperbesar beban fiskal negara, mengingat Indonesia masih menjadi net importir bahan bakar minyak.

Sugeng menjelaskan, pemerintah menanggung selisih harga BBM melalui skema subsidi dan kompensasi.

Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat serta menahan laju inflasi akibat kenaikan harga energi global.

“Yang utama, barang harus tersedia, dan masyarakat tetap bisa membeli BBM tanpa terganggu harga,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah dan DPR memastikan ketersediaan pasokan BBM di SPBU, termasuk LPG 3 kilogram, tetap aman.

Sugeng mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

“Ketersediaan BBM cukup, asal masyarakat tidak membeli secara berlebihan, stok di SPBU tetap aman,” ujarnya.

Di sisi lain, peningkatan pendapatan negara dari ekspor komoditas seperti kelapa sawit, nikel, batu bara, tembaga, dan timah turut membantu menutup beban subsidi.

Menurutnya, pemerintah juga mengoptimalkan program biodiesel B40 untuk mengurangi ketergantungan impor energi.

Saat ini, kata Sugeng, Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel BBM per hari, baik dalam bentuk minyak mentah maupun produk jadi.

Ayesha Julia Putri/Rama