Sumbar kirim 1,5 ton rendang ke Aceh dan Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengirimkan 1,5 ton rendang ke Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor sebagai upaya percepatan pemulihan setelah bencana alam yang melanda daerah tersebut.

"Total bantuan rendang yang dikirimkan mencapai 2,5 ton dengan rincian satu ton untuk Aceh, 500 kilogram untuk Sumatera Utara, dan satu ton untuk wilayah terdampak di Sumbar," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Selasa (23/12).

Gubernur mengatakan bantuan rendang tersebut merupakan inisiatif Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sumbar yang digalang melalui kebersamaan, dan kepedulian berbagai organisasi perempuan di Ranah Minang.

"Semoga proses pengiriman dan pendistribusiannya berjalan lancar serta memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Mahyeldi.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sumbar Harneli mengatakan seluruh proses produksi rendang dipusatkan di Istana Gubernur, dan dikerjakan secara bergotong-royong oleh anggota TP-PKK, Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) serta Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumbar sejak 15 Desember 2025.

"Alhamdulillah, ibu-ibu memasak rendang ini dengan penuh semangat dan keikhlasan. Walaupun Sumbar juga sedang menghadapi musibah, kepedulian untuk berbagi tetap tumbuh," ujarnya.

Harneli mengatakan selain rendang, pihaknya juga mengirimkan bantuan dalam bentuk lainnya. Bantuan itu meliputi pakaian anak-anak dan perempuan, Al Quran, perlengkapan ibadah, kasur, sandal, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya.

Menurutnya, aksi kemanusiaan tersebut menjadi wujud solidaritas dan nilai kebersamaan masyarakat di provinsi setempat dalam membantu sesama di tengah bencana yang melanda Aceh dan Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini memfokuskan percepatan pendataan dampak kerusakan dan kerugian serta pemulihan layanan dasar masyarakat setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana.

Fokus pemenuhan layanan dasar tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara (huntara), sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.