Tekanan APBN mengintai, pakar sarankan reformasi fiskal dan subsidi tepat sasaran

Pakar independen di bidang keuangan negara, tata kelola pemerintahan, dan keterlibatan warga, Elizabeth Kusrini, menilai tekanan terhadap APBN dapat muncul dari berbagai faktor global. Salah satunya adalah meningkatnya ketegangan geopolitik yang berpotensi memicu kenaikan harga energi dan pangan di pasar internasional.

"Konflik global bisa memicu kenaikan harga energi dan pangan, pelemahan nilai tukar rupiah, serta penurunan penerimaan pajak akibat perlambatan ekonomi global,” ungkap Elizabeth Kusrini dalam wawancara di program News & Talk Edisi Siang, Radio Elshinta, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut dapat menambah beban subsidi pemerintah sekaligus menekan penerimaan negara. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan fiskal yang tepat, tekanan tersebut berpotensi memperlebar defisit anggaran.

Elizabeth menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya memiliki sejumlah instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas fiskal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah rasionalisasi dan realokasi belanja negara, seperti menunda proyek infrastruktur yang tidak mendesak serta memangkas belanja nonprioritas di kementerian dan lembaga.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan. Langkah ini dapat dilakukan dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

“Reformasi perpajakan penting untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan pada utang,” ujar Elizabeth

Di sisi lain, pembiayaan defisit melalui utang masih menjadi salah satu instrumen yang umum digunakan pemerintah. Pembiayaan tersebut biasanya dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), global bond, maupun pinjaman dari lembaga keuangan internasional.

Meski demikian, Elizabeth mengingatkan bahwa pembiayaan melalui utang memiliki konsekuensi berupa peningkatan beban bunga serta potensi risiko fiskal jangka panjang jika tidak dikelola secara hati-hati.

Ia menilai posisi fiskal Indonesia saat ini masih relatif aman selama defisit tetap berada di bawah tiga persen dari PDB dan rasio utang pemerintah tetap terkendali.

Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga energi dan pangan untuk melindungi daya beli masyarakat. Kebijakan yang dapat dilakukan antara lain melalui penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, bantuan langsung kepada masyarakat, serta upaya stabilisasi harga pangan.

Dalam jangka panjang, Elisabeth menekankan pentingnya reformasi struktural ekonomi untuk memperkuat ketahanan fiskal. Reformasi tersebut mencakup penguatan industri berbasis sumber daya alam melalui hilirisasi, peningkatan ketahanan pangan, serta percepatan transisi energi guna mengurangi ketergantungan pada impor energi.

Ia juga menilai koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat, termasuk melalui kerja sama antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta stabilitas sistem keuangan.

“Masalah kita bukan hanya konflik global, tetapi juga struktur fiskal yang masih rentan seperti penerimaan pajak yang terbatas dan subsidi energi yang besar,” lanjutnya

Meski demikian, Elizabeth menyebut rasio utang Indonesia terhadap PDB yang berada di kisaran 38–40 persen masih tergolong terkendali dibandingkan banyak negara lain. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap peningkatan pembayaran bunga utang serta kebutuhan pembiayaan APBN di masa mendatang.

Menurutnya, pengelolaan APBN harus tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global, terutama terkait kenaikan harga pangan, inflasi, dan potensi penurunan daya beli.

___

Dini Puspita Sari/Mgg/Nak