Tenaga Ahli KSP Ilham Malik tegaskan proyek Whoosh tak bebani APBN

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) sekaligu Dosen Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Ilham Malik, menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini disampaikan Ilham dalam wawancara di Elshinta News and Talk edisi pagi, Kamis (30/10/2025) saat menanggapi isu publik yang menyebut pembangunan kereta cepat berpotensi menambah beban utang negara.

Menurut Ilham, sejak awal pembangunan pada tahun 2015, Pemerintah telah menetapkan bahwa proyek ini menggunakan skema business to business (B2B) antara konsorsium Indonesia dan Tiongkok, tanpa menggunakan dana APBN.

“Secara sederhana kita bisa katakan tidak ada beban dalam APBN. Semua biaya konstruksi dan operasional ditanggung oleh KCIC,” ujar Ilham kepada News Anchor Asrofi.

Ia menegaskan, seluruh pembiayaan proyek ditanggung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan hasil patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan Tiongkok. Pemerintah, kata Ilham, hanya berperan sebagai pengawas dan fasilitator kebijakan transportasi publik.

“Restrukturisasi utang yang kini dibahas dengan Bank of China juga merupakan urusan bisnis antara KCIC dan pihak bank. Tidak ada intervensi berlebihan dari pemerintah, karena ini murni mekanisme bisnis,” jelasnya.

Ilham menambahkan, pendapatan KCIC saat ini sudah mampu menutupi biaya operasional dan bahkan mencatatkan keuntungan dalam tahun pertama beroperasi. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa proyek Whoosh dikelola secara profesional dan efisien.

“Di Indonesia, hanya dalam waktu satu tahun, pendapatan KCIC sudah lebih besar dari biaya operasionalnya. Jadi tudingan bahwa proyek ini membebani APBN tidak berdasar,” tegasnya.

Menanggapi laporan kerugian KCIC sebesar Rp1,6 triliun pada semester I 2025, Ilham menjelaskan bahwa hal itu masih wajar dalam konteks investasi jangka panjang. Ia menyebutkan, proyek infrastruktur besar umumnya memerlukan waktu 10 hingga 12 tahun untuk mencapai titik impas (break even point).

Lebih jauh, Ilham menegaskan bahwa peran pemerintah dalam proyek Whoosh bersifat pengawasan, bukan pendanaan. Ia mencontohkan, sebagian besar transportasi publik lain di Indonesia menerima subsidi APBN, sementara Whoosh sepenuhnya dibiayai oleh konsorsium bisnis.

“Menariknya, kereta cepat ini satu-satunya moda transportasi publik yang tidak menerima subsidi APBN,” ujarnya.

Ilham juga menyoroti bahwa kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam proyek ini menjadi fondasi bagi rencana pengembangan transportasi cepat hingga ke Surabaya, serta pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di sepanjang jalur KCJB.

“Kereta cepat ini bukan hanya proyek Jakarta-Bandung, tapi tahap awal transformasi transportasi publik Indonesia yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Penulis: Dedy Ramadhany/Ter