Tenaga Ahli Menteri ESDM: Stok energi aman di tengah eskalasi

Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra menegaskan posisi stok RI dalam kondisi aman di tengah eskalasi konflik Iran-Israel. Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, pemerintah terus memantau perkembangan konflik Iran-Israel yang telah memicu ketidakpastian di pasar energi global tersebut.

"Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional," ujar Hangga, sapaan akrabnya, saat menjadi narasumber dalam diskusi mengenai potensi krisis energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Hangga menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai kajian serta benchmarking terhadap kebijakan yang diterapkan negara lain dalam menghadapi potensi gangguan pasokan energi. Menurut dia, dari sisi ketersediaan energi, kondisi Indonesia saat ini masih dalam keadaan aman.

Stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada pada kisaran 3-4 minggu.

"Angka tersebut tidak berarti cadangan akan habis dalam jangka waktu 3-4 minggu, karena pasokan energi nasional terus diperkuat dan ditambah melalui produksi domestik maupun impor," jelasnya.

Hangga juga mengatakan hingga saat ini, jalur impor energi Indonesia masih berjalan dengan aman dan stabil.

"Angka ketahanan 3-4 minggu merupakan gambaran jika tidak ada produksi maupun impor sama sekali. Dalam praktiknya, cadangan, produksi, dan impor berjalan secara paralel, sehingga pasokan tetap terjaga," jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebih (panic buying), karena pemerintah memastikan pasokan energi nasional masih dalam kondisi terkendali. Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka menengah dan panjang, salah satunya meningkatkan kapasitas penyimpanan (storage) minyak nasional.

Hangga menyebutkan Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Danantara, untuk mengembangkan fasilitas penyimpanan energi yang ditargetkan dapat meningkatkan cadangan hingga 60-90 hari ke depan.

"Jika dibandingkan dengan negara lain, kapasitas penyimpanan kita memang masih relatif kecil. Jepang memiliki cadangan hingga lebih dari 200 hari, sementara beberapa negara lain seperti Korea Selatan dan Taiwan bisa mencapai enam bulan. Karena itu, peningkatan storage menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

Hangga menambahkan konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah juga berpotensi mempengaruhi harga energi global. Saat ini harga minyak dunia telah bergerak di atas 100 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran 70 dolar per barel.

Kenaikan harga tersebut berpotensi berdampak pada beban subsidi energi.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, pemerintah menyiapkan sejumlah opsi kebijakan penghematan energi, termasuk mendorong penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, hingga opsi pengaturan pola kerja seperti work from home (WFH) apabila situasi global memburuk.

Selain itu, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program transisi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

Di antaranya, melalui program biodiesel, yang saat ini telah mencapai campuran B40 dan direncanakan meningkat menjadi B50, serta program dedieselisasi dengan menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di daerah 3T dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Di sisi lain, Hangga menambahkan pemerintah melalui Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (Rafi) juga telah melakukan pemantauan langsung terhadap ketersediaan BBM di berbagai wilayah guna memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar.

"Pemerintah terus berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pasokan energi tetap aman, harga tetap stabil, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya.