Tuntutan transparansi BUMD menguat, DPRD DKI janji evaluasi Dharma Jaya
Empat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta menerima audiensi massa yang berunjuk rasa di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
Kedatangan massa itu diterima dengan baik oleh pimpinan dewan beserta beberapa perwakilan dari fraksi, di ruang pertemuan lantai dasar DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Mewakili lembaga DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyampaikan terima kasih atas kontrol sosial yang diberikan oleh para mahasiswa tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi betul bahwa kami ini adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat yang memang seharusnya harus menerima aspirasi dari rakyat,” kata Baco.
Dia mengaku, DPRD DKI Jakarta merasa prihatin dengan apa yang terjadi hari ini.
Para pimpinan dan anggota dewan berusaha memahami tuntutan masyarakat, bahwa mereka harus hidup merakyat.
Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini juga merasa prihatin dengan situasi dan kondisi perekonomian warga, terutama DKI Jakarta.
Karena itulah, lanjut Baco, para pimpinan dan anggota dewan bersepakat agar tunjangan perumahan mereka dievaluasi.
“Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Baco.
Sementara terkait keluhan transparansi keuangan di BUMD, Baco juga berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat.
Selain bertugas mencari profit, ungkap dia, perseroan daerah juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Baco akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif.
“Kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan, terkait dalam penganggaran keuangan dan lain-lain,” jelasnya.
Baco juga menyoroti aspirasi dari massa mengenai transparansi keuangan yang ada di Perumda Dharma Jaya.
Dia meminta massa agar menyerahkan persoalan ini kepada eksekutif dan legislatif untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
“Jadi kan yang digaris bawahi oleh teman-teman di sini mengenai Dharma Jaya, terutama ya. Oke enggak apa-apa nanti tetap (ditindaklanjuti), yang pasti bahwa, enggak usah khawatir, dan ini boleh dikontrol,” ungkapnya.
Diketahui, Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025) siang.
Dalam pertemuan itu, AMPSI menyoroti dua isu utama yakni transparansi tunjangan anggota dewan, terutama dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fokus utama diarahkan ke PD Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang sejak lama disebut bermasalah.
“Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” kata perwakilan AMPSI Muhammad Ikhsan, di lokasi Kamis (4/9/2025).
Selain itu, AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan laporan keuangan BUMD.
Perbedaan data keuangan internal dan eksternal, dugaan manipulasi pajak, hingga potensi moral hazard manajemen disebut jadi alarm serius tata kelola perusahaan daerah.
“DPRD punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas,” ujar Ikhsan.
