Usulan Musrenbang Jaksel terkendala kewenangan sungai di BBWSCC

Arsip Foto - Sejumlah anak bermain di Sungai Ciliwung yang mendangkal di Kampung Pulo, Jakarta, Jumat (15/11/2019). Menurut Kepala BBWSCC saat itu, Bambang Hidayah, baru 45 persen atau 16,38 kilometer dari 33,69 kilometer aliran sungai Ciliwung di DKI Jakarta yang telah dinormalisasi. ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso.
Arsip Foto - Sejumlah anak bermain di Sungai Ciliwung yang mendangkal di Kampung Pulo, Jakarta, Jumat (15/11/2019). Menurut Kepala BBWSCC saat itu, Bambang Hidayah, baru 45 persen atau 16,38 kilometer dari 33,69 kilometer aliran sungai Ciliwung di DKI Jakarta yang telah dinormalisasi. ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengatakan usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota terkendala kewenangan sungai yang berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
"Untuk melakukan penanganan oleh unsur terkait, harus menunggu rekomendasi teknis dari pihak BBWSCC tersebut," kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Dalam pelaksanaan Sidang Musrenbang Tingkat Kota, tercatat sebanyak 2.535 usulan.
Anwar menyebutkan skala prioritas pembangunan di Jakarta Selatan saat ini, di antaranya yang berkaitan dengan solusi kemacetan, banjir, pendidikan, dan lainnya, sesuai dengan visi misi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
"Tentu masyarakat sangat berharap agar usulan-usulan tersebut dapat segera direalisasikan. Sebagian usulan akan mulai dilaksanakan pada tahun ini," ujar Anwar.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta Selatan Hera Lidiawati menjelaskan dari total 571 RW di Jakarta Selatan, terhimpun sebanyak 2.535 usulan yang dibahas dalam Musrenbang tersebut. Usulan itu terdiri dari dua kategori utama, yakni usulan fisik yang mencapai 84 persen dan usulan barang sebesar 16 persen. Berdasarkan hasil validasi, sebanyak 304 usulan akan diakomodir pada 2026, sedangkan 1.417 usulan direalisasikan tahun depan.
"Ada 376 usulan yang belum memenuhi kelayakan dan akan kami verifikasi kembali pada periode sebelumnya," ucap Hera.
Dia pun mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar yang turut menghadiri Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan, sehingga beberapa usulan warga dapat diakomodir pada tahun ini.
"Sebagai bentuk pengawalan, kami juga melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk memastikan usulan-usulan warga yang harus dikerjakan tahun ini dapat terlaksana dengan baik," tutur Hera.
Di sisi lain, Legislator Komisi E DPRD DKI Jakarta Astrid Khairunisha mengapresiasi Musrenbang yang terlaksana dengan baik di Jakarta Selatan, terutama terkait usulan mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
"Mengenai usulan warga dalam Musrenbang ini, saya sangat berharap agar tidak hanya menjadi wacana semata. Saya selalu berusaha hadir dalam setiap Musrenbang, bahkan di tingkat kelurahan. Saya ingin memastikan usulan-usulan ini benar-benar terealisasi," ungkap Astrid.




