Velix Wanggai: Komite Percepatan Otsus Papua fokus perdamaian & pembangunan

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, mengatakan misi utama komite adalah percepatan pembangunan dan perdamaian di Papua.

Komite dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 8 Oktober 2025. Tujuannya menyentuh langsung dan memberdayakan masyarakat asli Papua, sekitar 3 juta orang dari total 5,8 juta penduduk.

"Dari jumlah itu sekitar 3 juta asli Papua yang harus disentuh, bantu dan perlu penanganan khusus," kata Velix saat berdiskusi dengan Wamendagri Ribka Haluk dan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanto di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1/2026).

Velix menjelaskan, masyarakat Papua banyak tinggal di pelosok pegunungan, rawa, dan perbatasan. Karena itu, kebijakan program anggaran pembangunan harus fokus pada mereka.

"Mereka berada di pelosok-pelosok pegunungan, rawa-rawa, di perbatasan yang memerlukan penanganan lebih serius. Sehingga nanti kebijakan program anggaran pembangunan lebih tertuju ke saudara-saudara kita khususnya masyarakat asli Papua," ujarnya.

Komite menekankan langkah afirmatif untuk mempercepat pembangunan. Pendekatan mencakup kebijakan, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat asli.

"Hadirnya Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ini sebuah komitmen serius dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa harus ada sebuah manajemen kelembagaan untuk melakukan konsolidasi dalam mempercepat pembangunan Papua," jelas Velix.

Velix menambahkan, regulasi khusus juga diperlukan. Kebijakan harus menyeimbangkan program pemerintah, BUMN, gubernur, bupati, dan wali kota. Fokusnya mencakup sumber daya alam, transportasi, dan sektor strategis lain.

"Misalnya dalam 3 bulan terakhir ini kami belanja masalah, kira-kira afirmasi apa atau percepatan apa yang diperlukan warga Papua, di era bapak presiden Prabowo ini," tambahnya.

Komite juga menyusun 8 agenda besar dan 17 program cepat atau quick wins. Kepala daerah di Papua diminta membuat Asta Cita Rasa Papua, menyesuaikan program dengan kondisi lokal.

"Kami sampaikan bahwa para kepala daerah di Papua harus membuat Asta Cita Rasa Papua. Dalam kontekstual Papua, nanti bisa dijabarkan misalnya menyosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat peran gereja," kata Velix.

Velix menekankan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Contohnya jalan trans Papua, pengembangan KEK, sentra produksi pangan, dan program prioritas nasional 2025-2029.

"Juga bagaimana mewujudkan perencanaan aksi percepatan pembangunan Papua 2025-2029 menjadikan Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua produktif," tutupnya.

Rama Pamungkas