Wagub Banten sebut demo mahasiswa sebagai kritik membangun daerah

Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa bertepatan pada Peringatan HUT ke-25 Banten, harus dipandang sebagai bentuk kritik membangun untuk mendorong perbaikan pembangunan di daerah.

“Yang namanya demo itu sebetulnya kritik membangun. Jangan alergi dengan demo. Demo itu kan bagus apabila kita maknai, supaya kita ambil bahwa masyarakat itu transparan, masyarakat itu terbuka, masyarakat itu menyampaikan,” ujarnya di Serang, Sabtu.

“Demo itu rasa care (peduli) sebetulnya, rasa sense of criticism tinggi, care-nya tinggi terhadap Banten. Ini Banten maju,” ujar dia melanjutkan.

Sementara itu, puluhan mahasiswa dari berbagai kelompok menggelar aksi di depan gedung DPRD Banten memperingati 25 tahun berdirinya Provinsi Banten. Mereka menilai pembangunan di Banten masih jauh dari pemerataan kesejahteraan.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang, Dadang Suzana, menyoroti arah pembangunan yang dianggap belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.

“Pembangunan hanya berfokus pada infrastruktur fisik, namun tidak menyelesaikan masalah pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan. Banten bahkan masuk 4 besar provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia,” katanya.

GMNI juga menyinggung lemahnya peran DPRD Banten meski jumlah kursi legislatif bertambah. Menurut mereka, peningkatan kursi dan anggaran tidak sejalan dengan kinerja nyata.

Selain itu, mahasiswa menyoroti masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) sehingga dianggap berpotensi menghambat pelayanan publik.

Dalam aksinya, mahasiswa juga melontarkan sindiran keras dengan menyebut arah pembangunan Banten “melehoy” atau melempem.

“Tagline ‘Banten Melehoy’ adalah sindiran, karena selama 25 tahun ini, pemerintah seolah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya,” ujar Dadang.

Aksi mahasiswa berlangsung dengan orasi bergantian, membakar ban, hingga saling dorong dengan aparat kepolisian.

Meski begitu, Wagub Banten menilai kritik tersebut sebagai cermin kepedulian masyarakat yang perlu dijadikan bahan refleksi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan pembangunan.