Wajah baru TNI satu tahun di bawah kepemimpinan Prabowo

Senin 20 Oktober 2025 genap satu tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selama satu tahun memimpin NKRI, banyak perubahan yang terjadi akibat gelombang kebijakan yang terus muncul, baik dari jajaran kementerian, maupun dari presiden secara langsung.

Salah satu yang paling banyak mengalami perubahan adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI); Wajah TNI mengalami banyak perubahan selama satu tahun terakhir, mulai dari seragam, fungsi, struktur organisasi hingga UU yang mengaturnya.

Sentuhan sang presiden yang juga berlatar belakang militer sudah pasti mempengaruhi beberapa perubahan besar yang terjadi di tubuh TNI.

Namun, perubahan ini tentu bukan untuk membentuk TNI sebagai institusi super yang kebal akan peraturan. Perubahan ini dinilai akan semakin membuat TNI memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat dan negara. Dari rentetan perubahan yang terjadi, yang paling mencolok yakni perubahan seragam dinas TNI.

Perubahan seragam

Transisi pakaian dinas lapangan (PDL) TNI dari hijau malvinas menjadi sage green merupakan salah satu perubahan yang paling mudah terlihat. TNI secara resmi meninggalkan corak lama tersebut setelah lebih dari 40 tahun menjadi warna utama PDL prajurit.

Jika dilihat secara kasat mata, baju corak lama dan baru ini memiliki perbedaan yang sangat jelas. Seragam lama berwarna hijau malvinas memiliki corak hijau tua, coklat tua dan krem dalam blok besar. Sedangkan seragam baru memiliki corak hijau anggur dengan pola digital yang lebih kecil dan gradasi yang lebih halus.

Alasan mengubah corak seragam adalah untuk membantu pasukan berkamuflase dengan baik saat menjalankan operasi di medan-medan tertentu. Awal kemunculan baju corak baru ke publik ketika jajaran pejabat TNI memakainya saat menerima Presiden Prabowo Subianto dalam acara defile alutsista laut dalam rangka HUT ke-80 TNI di Teluk Jakarta pada 2 Oktober.

Penegasan akan eksistensi baju loreng baru ini semakin terasa ketika prajurit dan para pejabat tinggi TNI memakainya saat puncak perayaan HUT TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10). Walau demikian, pihak Mabes TNI mengaku belum semua prajurit mendapatkan seragam itu. Penyebaran akan dilakukan secara bertahak ke seluruh markas.

Dilibatkan dalam MBG

Saat ini TNI sudah mulai diterjunkan untuk berperan dalam menyediakan makan bergizi gratis untuk siswa sekolah. Bahkan bisa dibilang, TNI menjadi salah satu lembaga paling pertama yang menggenjot sumber dayanya untuk menggulirkan program MBG ke masyarakat.

Baik TNI AD, AL, maupun AU sudah memilik dapur makanan bergizi, yang sekarang menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu yang paling pertama yakni TNI AU yang mengerahkan lanud di seluruh Indonesia untuk membangun dapur bergizi gratis pada November 2024, lalu.

Kala itu, beberapa lanud utama pun dipilih menjadi pilot project pembangunan dapur. Salah satunya yakni Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dapur binaan TNI AU itu diproyeksikan dapat memproduksi 3.000 sampai 4.000 porsi makanan setiap hari untuk disebarkan ke sekolah di sekitar kawasan Lanud Halim Perdanakusuma.

Tentunya, dalam proses pengolahan bahan makanan diawasi betul oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN) demi menjaga kualitas pangan. Hingga saat ini, TNI masih rajin membangun SPPG baru dan mengoperasikan SPPG yang sudah ada dengan maksimal.

Ketahanan pangan

Selain mengelola makanan, TNI juga merambah ke wilayah pertanian dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan pangan negara. Beberapa upaya yang dilakukan seperti memerintahkan prajurit untuk mengelola lahan-lahan tidur untuk dijadikan perkebunan skala kecil, sedang, hingga besar.

TNI AU dan TNI AD menjadi pihak yang terlihat paling sering melakukan hal ini. Dalam program ini, prajurit akan memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar tentang tata cara pengelolaan lahan dan perkebunan. Semua bekal seperti alat pertanian dan pupuk disediakan sepenuhnya oleh TNI. Setelah berhasil panen, hasilnya bisa dinikmati langsung oleh masyarakat sekitar ataupun dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian warga.

Yang terbaru, TNI AD baru saja memiliki 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) untuk disebar di seluruh wilayah, terutama di kawasan rawan konflik seperti Papua. Tujuan BTP ini tidak hanya berfokus pada penguatan pertahanan negara melainkan juga memperkuat pembangunan perekonomian dan infrastruktur di wilayah.

Beberapa tugas utama BTP yakni membantu program swasembada pangan dengan mencetak sawah hingga membudidayakan ternak dalam jumlah besar agar tercipta lumbung pangan yang kuat. BTP juga berperan menyediakan fasilitas kesehatan melalui kompi kesehatan, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan sumber daya lokal.

TNI di dunia pendidikan

TNI juga mengambil peran dalam program pendidikan baru yang digulirkan Prabowo yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Dua program pendidikan ini memiliki perbedaan yang signifikan di mana Sekolah Rakyat bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat kurang mampu untuk mengenyam pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA. Sedangkan Sekolah Garuda bertujuan mengembangkan potensi siswa agar bisa masuk perguruan tinggi favorit dalam maupun luar negeri.

Peran TNI dalam program Sekolah Rakyat yakni memberikan pelatihan di bidang kedisiplinan, penguatan mental, dan pembentukan karakter. Bahkan, di beberapa daerah pedalaman yang sulit akan akses apapun, prajurit TNI turun langsung mengajar siswa di kelas.

Adapun dalam program Sekolah Garuda, TNI siap mendukung dalam proses pembangunan fisik di daerah-daerah terpencil serta menyediakan logistik yang diperlukan.

Undang-undang TNI

Perubahan Undang-undang TNI menjadi salah satu yang mengundang kontroversi selama satu tahun terakhir.

Beberapa poin undang-undang TNI dianggap masyarakat akan kembali menghidupkan dwifungsi TNI karena prajurit semakin terbuka untuk masuk ke jabatan-jabatan sipil hingga masa pensiun yang diperpanjang untuk tingkatan pejabat tinggi.

Untuk penempatan TNI aktif di jabatan sipil, misalnya. Awalnya berdasarkan Pasal 47 UU TNI tahun 2004, prajurit TNI aktif hanya boleh menempati 10 jabatan sipil yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Basarnas, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Setelah direvisi dan sah menjadi UU, TNI aktif bisa mengisi jabatan di 14 posisi yakni

1. Koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara,

2. Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional

3. Sekretaris Militer Presiden (dalam revisi UU TNI menjadi Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden)

4. Intelijen Negara,

5. Siber dan/atau Sandi Negara,

6. Lembaga Ketahanan Nasional,

7. Search and Rescue (SAR) Nasional,

8. Narkotika Nasional, dan

9. Mahkamah Agung

Daftar 5 Kementerian/Lembaga tambahan:

1. Pengelola Perbatasan,

2. Penanggulangan Bencana,

3. Penanggulangan Terorisme,

4. Keamanan Laut, dan

5. Kejaksaan Republik Indonesia

Belum lagi soal batas usia pensiun yang diatur dalam UU TNI yang terbaru. Dalam UU, dijelaskan bahwa batas usia prajurit Bintara dan tamtama usia 55 tahun, perwira hingga kolonel pada 58 tahun, perwira tinggi bintang 1 pada 60 tahun, bintang 2 pada 61 tahun dan bintang 3 pada 62 tahun.

Sedangkan untuk bintang 4 pensiun pada 63 tahun, tapi dengan catatan dapat diperpanjang menjadi 65 tahun jika presiden menginginkan.

UU ini menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang pro karena beranggapan bahwa TNI butuh keleluasaan demi mempertahankan kedaulatan negara. Ada pula yang kontra karena UU ini dianggap sebagai pintu masuk TNI untuk menguasai seluruh posisi strategis pemerintahan.

Agar tidak terkesan ingin menguasai seluruh lini, TNI pun membuka diri akan pengawasan masyarakat agar gerak gerik kerjanya tetap sesuai dengan koridor.

Obat-obatan

Masuk ke ranah kesehatan sebenarnya bukan lah hal baru bagi TNI. Sedari awal, TNI sudah memiliki banyak rumah sakit di mana mayoritas obat-obatan yang digunakan merupakan hasil produksi lab masing-masing matra TNI. Kini, TNI mulai menginjakkan kaki ke dunia medis secara umum setelah menyepakati kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar bisa memproduksi obat secara masal untuk masyarakat.

Tujuan TNI dilibatkan dalam hal ini yakni untuk meningkatkan kemandirian farmasi nasional, menurunkan harga obat agar lebih terjangkau, dan menjamin ketersediaan serta distribusi obat terutama ke daerah terpencil dan tertinggal.

Tahun ini, upaya yang telah dilakukan adalah menggabungkan laboratorium obat-obatan antar matra agar berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, pembuatan obat-obatan bisa dilakukan secara terpusat.

Proses pembuatan obat-obatan tentunya akan diawasi langsung oleh BPOM. Di bukan Oktober ini, Kementerian Pertahanan baru saja mengirimkan 17,4 juta obat-obatan yang diproduksi Lembaga Farmasi TNI (Lafi). Obat-obatan itu didistribusikan ke Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia.

Validasi Organisasi

Perpres nomor 84 tahun 2025 menjadi dasar terciptanya perubahan struktur organisasi di tubuh TNI.

Perubahan struktur organisasi ini juga menjadi dasar dari munculnya beberapa satuan-satuan baru di setiap matra, naiknya pangkat perwira tinggi di sejumlah jabatan strategis, hingga munculnya jabatan wakil panglima TNI yang saat ini diemban Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

Perubahan lain yang cukup terlihat dari validasi organisasi ini adalah naiknya pangkat perwira yang menjabat komandan pasukan dari bintang dua ke bintang tiga sehingga penyebutannya pun berubah dari Danjenkopassus menjadi Pangkopasuss, Danjen Marinir menjadi Pangkormar dan Dankopasgat menjadi Pangkorpasgat.

TNI juga kembali menghidupkan jabatan Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) sebagai komando utama untuk menyelenggarakan pertahanan udara nasional secara terpadu.

Penambahan enam kodam baru juga terjadi di tubuh TNI AD, meliputi:

.1. Riau dan Kepri (KODAM XIX / TUANKU TAMBUSAI)

2. Padang & Jambi (KODAM XX/TUANKU IMAM BONJOL

3. Lampung dan Bengkulu (KODAM XXI / RADIN INTEN)

4. Kalimantan Tengah & Kalimantan Selatan (KODAM XXII / TAMBUN BUNGAI)

5. Sulawesi Tengah & Sulawesi Barat (KODAM XXIII / PALAKA WIRA

6. Merauke (KODAM XXIV / MANDALA TRIKORA).

Selain itu, ada 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial Pembangunan, lima Batalion Infanteri Marinir, dan lima batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat.

Validasi organisasi ini diyakini dapat memperkuat TNI sebagai ujung tombak negara dalam menjaga kedaulatan, memperkuat pertahanan wilayah, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros pertahan terkuat di Asia.

Alutsista baru

Berbicara soal TNI tidak pas rasanya jika tidak membahas soal kekuatan alutsista. Alutsista hingga saat ini masih menjadi salah satu tolok ukur seberapa kuat sebuah sistem pertahanan negara. Di bawah satu tahun kepemimpinan Prabowo, TNI kedatangan banyak alutsista baru.

Hal yang baru terpantau publik saja, TNI AU akan kedatangan tiga pesawat tempur baru buatan Prancis yakni Rafale pada awal 2026. Itu akan menjadi kedatangan tahap pertama hingga nantinya total pesanan sebanyak 42 pesawat datang.

Tahun ini Kementerian Pertahanan telah menandatangani pembelian 48 pesawat tempur buatan perusahaan KAAN dari Turki. Belum lagi pesawat angkut Airbus A400 serta pesawat tempur T-50i buatan Korea Selatan yang akan datang pada awal November tahun ini.

Selain itu, ada kerja sama pembuatan pesawat tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae antara Indonesia dan Korea Selatan yang progresnya semakin menjanjikan.

Lalu yang paling baru adalah pembelian pesawat tempur J-10 Chengdu dari China yang baru direncanakan tahun ini. Dari segi kekuatan laut, TNI AL tahun ini baru saja kedatangan KRI buatan galangan kapal asal Italia Fincantier.

KRI tersebut diberi nama KRI Brawijaya-320 dan direncanakan akan memperkuat pertahanan laut Indonesia di Koarmada II. Sedangkan kapal kedua dengan jenis dan asal galangan yang sama, yakni KRI Prabu Siliwangi-321, akan datang ke Indonesia awal 2026 untuk bergabung dengan Brawijaya-320 di Koarmada II.

TNI AL juga dipastikan akan memboyong kapal induk Buatan Fincantieri, Giuseppe Garibaldi. Walau demikian, pihak TNI AL dan Kementerian Pertahanan belum bisa memastikan seperti apa skema pembelian kapal milik angkatan laut Italia ini. Namun, rencana ini semakin menguat di tahun ini, membuktikan bahwa Prabowo sangat serius dalam memperkuat kekuatan laut Indonesia di mata internasional.

Ragam perubahan besar itu membuktikan TNI sudah didesain untuk menjadi lembaga ujung tombak pertahanan, sekaligus salah satu motor utama penggerak program-program strategis negara.

Kini, motor penggerak itu harus diawasi betul-betul oleh masyarakat guna memastikan tetap melaju di jalur yang sesuai. Hal itu harus dilakukan agar motor penggerak itu tidak menabrak konstitusi yang dapat menimbulkan kegaduhan.

Di tengah kritikan tajam berbagai pihak akan peran TNI yang dinilai terlalu banyak, Prabowo tentu harus tetap berpegang teguh terhadap keputusan yang telah diambil. Namun, keteguhan akan pilihan mengubah wajah TNI itu jangan sampai membuat pemerintah terkesan sulit menerima masukan dari sana-sini.

Pemerintahan Prabowo yang tepat berusia setahun ini pun tentu selalu siap menerima masukan dan kritikan masyarakat ketika kinerja TNI memang benar-benar perlu untuk dievaluasi.