Wamenpar tegaskan komitmen wujudkan pariwisata berkelanjutan di ASEAN Tourism Minister

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pariwisata hijau, inklusif, dan berkelanjutan dalam forum ASEAN Tourism Minister (ATM) Retreat yang berlangsung di Melaka, Malaysia, Senin (29/9).

"Forum ini menjadi momentum memperkuat kerja sama ASEAN di sektor pariwisata, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perlambatan ekonomi, perubahan iklim, dan pergeseran preferensi wisatawan," kata Ni Luh sebagaimana dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ni Luh menyampaikan bahwa sektor pariwisata kini tidak bisa lagi hanya mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat lokal. Indonesia sendiri sudah punya landasan yang kuat untuk berperan aktif di forum-forum internasional yang mendorong terciptanya pariwisata berkelanjutan.

Hal tersebut selaras dengan penerapan prinsip Blue, Green, Circular Economy (BGCE) yang ditetapkan sebagai pilar utama pembangunan pariwisata berkelanjutan. Konsep tersebut juga tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sebagai prioritas nasional.

Menghadapi tantangan perubahan iklim contohnya, Indonesia menyadari sepenuhnya urgensi penanganan perubahan iklim dalam pariwisata. Indonesia kemudian melakukan pendekatan dengan mempertegas komitmen global, perencanaan nasional, strategi sektoral, serta pelibatan masyarakat/komunitas.

Keseriusan Pemerintah Indonesia juga dapat dilihat dari pidato Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini di PBB yang menegaskan kembali komitmennya terhadap Perjanjian Paris.

Indonesia juga merupakan salah satu negara pertama yang mendukung Deklarasi Glasgow tentang Aksi Iklim dalam Pariwisata, yang berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga setengahnya pada tahun 2030 dan mencapai net zero emission sebelum tahun 2050.

Di tingkat nasional, seperti yang telah ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, pertumbuhan pariwisata dipastikan selaras dengan pengembangan berbasis alam, konservasi dan penilaian risiko iklim. Sementara di tingkat sektoral, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan UNDP yang telah memprakarsai Peta Jalan Dekarbonisasi Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Di tingkat masyarakat, melalui program desa wisata, Kemenpar memberdayakan masyarakat lokal untuk mengadopsi praktik ramah iklim sekaligus memperkuat ketahanan dan pelestarian budaya. Saat ini 40 desa wisata di Indonesia telah tersertifikasi dan akan terus bertambah.

"Indonesia menegaskan komitmen pada pariwisata berkelanjutan, inklusif, dan tangguh, dengan fokus pada adaptasi iklim, dan pemberdayaan masyarakat lokal sejalan dengan agenda ASEAN," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia mendorong peningkatan konektivitas intra-ASEAN melalui pembangunan infrastruktur, digitalisasi, dan promosi bersama. Hal ini penting untuk memperkuat ASEAN sebagai destinasi tunggal di mata wisatawan global.

Pendekatan Indonesia berfokus pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan infrastruktur untuk mencapai mobilitas yang lancar di seluruh kawasan.

"Indonesia siap berkolaborasi dengan negara ASEAN maupun mitra dialog agar pariwisata kawasan semakin berdaya saing, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Indonesia percaya kolaborasi adalah kunci," ucapnya.