Wamensos tegaskan Sekolah Rakyat untuk warga miskin, tanpa seleksi akademis

Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan siswa Sekolah Rakyat masuk tanpa seleksi akademis. Program Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Penegasan itu disampaikan Agus Jabo saat menerima Ketua DPRD Brebes Mohkhammad Taufiq dan Wakil Ketua I DPRD Brebes Iqbal Tanjung di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (19/2/2026).

“Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau (mereka) sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke sekolah rakyat,” kata Agus Jabo.

Ia menjelaskan, penerimaan siswa Sekolah Rakyat dilakukan lewat penjangkauan keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat prasejahtera mendapat akses pendidikan tanpa diskriminasi.

Agus Jabo juga menegaskan Sekolah Rakyat bebas dari praktik titipan.

“Pak Ketua tidak boleh titip, Pak Wakil Ketua enggak boleh titip, saya juga enggak boleh titip. Tetapi kalau di lingkugan njenengan ternyata banyak orang miskin, silakan diusulkan. Nanti yang akan menentukan Kemensos. Begitu data masuk kita akan cek lapangan benar enggak ini, itu lho,” jelas Agus Jabo.

Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Fasilitasnya lengkap, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, hingga makan bergizi tiga kali sehari. Setiap siswa mendapat delapan seragam dan satu laptop.

Jika Sekolah Rakyat dibangun di Brebes, maka siswa harus berasal dari Brebes. Guru dan kepala sekolah juga diprioritaskan dari daerah setempat.

“Kalau itu di Brebes, siswanya harus dari Brebes. dari desil 1 dan 2. Terus guru-gurunya juga kita prioritaskan dari Brebes, termasuk kepala sekolahnya kita prioritaskan dari Brebes. Jadi karena nanti masing-masing kota, kabupaten punya sendiri,” kata Agus Jabo.

Selain pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga menyiapkan siswa untuk kuliah atau langsung bekerja. Kemensos bekerja sama dengan sejumlah kementerian untuk mendukung program ini.

“Jadi, kalau misalkan sudah lulus SMA, kemudian mereka belum mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka (dapat langsung) bekerja supaya menggraduasi orang tuanya. Kita hanya mengantarkan saja mereka lulus SMA harus sekolah atau kerja,” kata Agus Jabo.

Wakil Ketua I DPRD Brebes Iqbal Tanjung menyatakan dukungan terhadap program Sekolah Rakyat.

“Harapan kami dengan adanya Sekolah Rakyat ini, anak-anak yang tidak mampu, dan punya potensi bisa dikembangkan lebih baik. Kita di DPRD konsultasi lebih lanjut terkait program Sekolah Rakyat supaya tidak terjadi miss komunikasi,” kata Iqbal.

Saat ini, Sekolah Rakyat sudah berdiri di 166 titik dan menampung 15.954 siswa. Program ini didukung 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Pembangunan sekolah permanen berlangsung di 104 titik dan ditargetkan beroperasi pada 2026.

Hutomo Budi