WFH sehari sepekan, DKI tunggu kebijakan pusat
Staf Khusus Gubernur Chico Hakim memastikan Jakarta siap menjalankan WFH guna menghemat BBM sambil menunggu instruksi resmi pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menerapkan kebijakan Work From Home (WFH). Langkah ini diambil guna menghemat BBM akibat dampak konflik Timur Tengah.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menegaskan kesiapan jajarannya menjalankan aturan tersebut. Namun, eksekusi teknisnya tetap harus tunggu kebijakan pusat.
“Kita bersiap menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait keputusan WFA atau WFH yang akan diumumkan sebentar lagi,” ujar Chico dalam wawancara Radio Elshinta, Kamis (26/3/2026).
Chico menyebut penerapan WFH bukan hal baru bagi Jakarta. Ibu kota telah memiliki pengalaman serupa dengan durasi cukup lama saat masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, sistem kerja jarak jauh terbukti bisa berjalan normal. Pelayanan masyarakat tetap maksimal meski hanya 20 persen pegawai yang bekerja di kantor.
“Artinya, dengan keputusan yang akan keluar nanti, kita akan siap. Kita tetap memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat,” tambahnya.
Meski WFH diberlakukan, sektor layanan publik yang membutuhkan tatap muka tetap beroperasi normal. Pegawai Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) wajib masuk kantor.
Chico memastikan aturan akan dipilih secara selektif bagi bidang kerja krusial. Pegawai yang melanggar ketentuan kehadiran ini tetap akan dikenakan sanksi tegas.
“Sanksinya sama saja dengan ketika dia hari-hari ini tidak masuk kerja,” kata Chico.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi BBM nasional. Berdasarkan data pandemi, pengurangan konsumsi bahan bakar bisa mencapai 12 hingga 15 persen per hari.
Pemprov DKI juga mengandalkan transportasi publik gratis bagi 15 golongan masyarakat. Langkah ini bertujuan mendorong peralihan warga dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.
“Ruh dari aturan itu adalah bagaimana kita bisa menghemat BBM karena ada potensi krisis,” pungkasnya.
Clara Hanna Rosmerima Pasaribu/Rama
