119,5 juta orang berpotensi lakukan perjalanan pada Nataru 2025/2026

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa sekitar 119,5 juta orang atau 42,01 persen penduduk Indonesia berpotensi melakukan perjalanan, baik antarprovinsi maupun dalam provinsi, pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Menurut survei, 42,01 persen penduduk Indonesia atau setara 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan pada masa libur Nataru 2025/2026,” ujar Menhub Dudy dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Survei potensi pergerakan masyarakat tersebut dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi bekerja sama dengan BPS, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta kalangan akademisi. Hasilnya menunjukkan adanya kenaikan potensi mobilitas sebesar 2,71 persen, dari 39,30 persen pada Nataru tahun lalu menjadi 42,01 persen pada tahun ini.

Menhub Dudy menjelaskan bahwa meningkatnya minat masyarakat untuk bepergian didorong oleh sejumlah faktor. Selain waktu libur yang lebih panjang—karena libur sekolah bersamaan dengan libur Nataru—peningkatan mobilitas juga dipicu oleh perbaikan infrastruktur transportasi, tingginya minat wisata, kebutuhan merayakan Natal di kampung halaman, serta pertimbangan ekonomi.

Hasil survei menunjukkan mobil pribadi menjadi moda transportasi yang paling banyak dipilih, mencapai 42,78 persen atau 51,12 juta orang. Disusul :

- Sepeda motor: 18,41 persen (22,00 juta orang)

- Bus: 8,17 persen (9,76 juta orang)

- Mobil sewa: 7,43 persen (8,87 juta orang)

- Mobil travel: 6,39 persen (7,64 juta orang)

- Pesawat udara: 3,57 persen (4,27 juta orang)

- Kereta api jarak jauh: 3,29 persen (3,94 juta orang)

- Kapal penyeberangan: 3,14 persen (3,75 juta orang)

- Kapal laut: 2,20 persen (2,62 juta orang)

- Commuter line: 1,93 persen (2,30 juta orang)

“Tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi mengindikasikan perlunya manajemen lalu lintas yang lebih intensif, terutama di ruas jalan tol dan akses menuju simpul-simpul transportasi,” tegas Menhub Dudy.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain BNPB, Basarnas, BMKG, KNKT, TNI, Polri, para pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenhub, BUMN dan Badan Usaha Jalan Tol, serta asosiasi-asosiasi transportasi. (Roh/Ter)