Antisipasi krisis, AMREI dorong penguatan risk culture di sektor energi

Penguatan budaya sadar risiko di sektor energi dinilai mendesak untuk mengantisipasi potensi krisis yang dapat berdampak sistemik terhadap fiskal, stabilitas usaha, dan kesinambungan pembangunan nasional. Upaya tersebut dipandang penting agar agenda hilirisasi dan industrialisasi tetap berjalan di tengah dinamika global yang kian kompleks.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Manajemen Risiko Energi Indonesia (AMREI) Mohamad Soleh menyampaikan bahwa organisasinya menggelar pelatihan nasional bertema risk culture dan manajemen risiko pembangunan nasional guna membangun kesadaran kolektif lintas kementerian, lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta sektor pendukung energi. Acara tersebut digelar di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

“Kami dari AMREI sengaja mengadakan kegiatan training nasional ini tentang risk culture dan manajemen risiko pembangunan nasional. Kami merasa penting sekali untuk mengangkat isu adanya risiko-risiko strategis di sisi energi,” ujarnya.

Ia menilai, ancaman krisis energi berpotensi memicu lonjakan harga minyak yang berdampak pada tekanan fiskal serta guncangan terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

Karena itu, setiap institusi perlu memiliki perilaku sadar risiko agar potensi gangguan tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.

“Kalau harga minyak meledak, risiko fiskal bisa jatuh, masyarakat dan pelaku usaha akan mengalami shock, operasional terganggu, dan dampaknya ke mana-mana. Karena itu kita harus memastikan risiko tidak membesar,” kata Soleh.

Menurutnya, membangun kesadaran risiko tidak cukup hanya melalui sosialisasi formal. AMREI menggunakan metode board game interaktif agar peserta memahami konsekuensi dari setiap keputusan secara lebih mendalam.

“Orang akan mudah menerima pesan tentang pentingnya risiko dengan cara bermain. Dalam permainan itu mereka wajib sharing pengalaman, menyampaikan perilaku positif maupun negatif yang pernah terjadi, dan merasakan langsung dampaknya. Jadi bukan hanya otak yang bekerja, tetapi juga rasa, sehingga komitmen menjalankan risk culture menjadi lebih kuat,” ujarnya.

Setelah membangun budaya sadar risiko, AMREI mendorong implementasi manajemen risiko pembangunan nasional secara sistemik. Kerangka regulasinya telah tersedia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 yang mengatur kolaborasi lintas sektor.

“Semua pembangunan nasional itu wajib menjalankan manajemen risiko. Sudah ada aturannya bagaimana kementerian, lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan masyarakat berkolaborasi dalam mengelola risiko pembangunan,” ucapnya.

Ketua Umum Asosiasi Manajemen Risiko Energi Indonesia (AMREI) Rifky Assamady menambahkan, AMREI menyusun policy brief yang akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait sebagai rekomendasi penguatan tata kelola risiko, khususnya di sektor energi yang memiliki dampak lintas sektor. Pria yang akrab dipanggil Roy itu menegaskan, prinsip utama manajemen risiko adalah membangun sense of belonging dan sense of crisis di setiap individu.

Dengan kesadaran tersebut, strategi dapat difokuskan pada pendekatan low budget high impact di tengah keterbatasan anggaran.

“Ketika dana mengalami pemangkasan, di situlah manajemen risiko bekerja. Kita buat risk register, tentukan prioritas, dan fokus pada langkah yang berdampak besar dengan biaya efisien. Prinsipnya low budget high impact dari aspek keuangan, hukum, hingga pengadaan,” tegasnya.

AMREI juga berencana menggandeng perguruan tinggi agar manajemen risiko menjadi bekal mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja.

"Langkah ini diharapkan memperkuat budaya pengelolaan risiko secara berkelanjutan dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas pembangunan nasional," tegas Roy.