BGN ungkap tantangan awal MBG, sulit bangun kepercayaan hingga kendala pendanaan

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sejumlah kendala besar dalam pelaksanaan awal Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada fase persiapan sebelum program resmi beroperasi, 6 Januari 2025 lalu.

Tantangan utama saat itu adalah memastikan ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tengah belum matangnya pola rekrutmen mitra dan keterbatasan sumber daya berpartisipasi. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya dalam Podcast Talk Highlight Elshinta, Selasa (16/12/2025).

Menurut Sony, di tahap awal, BGN belum memiliki skema tetap dalam menjaring mitra. Pola pendanaan dan kemitraan baru ditetapkan setelah melalui pembahasan dengan Kementerian Keuangan, yakni menggunakan mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) dengan yayasan sebagai penerima.

Sebelumnya, sempat dipertimbangkan skema melalui badan usaha seperti CV atau PT yang berimplikasi pada proses pengadaan dan tender yang panjang.

“Kita harus memastikan 6 Januari itu benar-benar operasional. Padahal pada November pola kemitraannya belum ditetapkan,” ujar pensiunan jenderal polisi itu.

Situasi tersebut membuat BGN harus bergerak cepat dengan pendekatan personal. Di tengah ketidakpastian, BGN mengajak pihak-pihak yang telah dikenal untuk bergabung dan mendukung program MBG.

Tantangan makin berat karena mitra diminta menyiapkan modal awal, membangun dapur SPPG, serta menyediakan dana talangan yang nilainya tidak kecil.

“Untuk dua minggu operasional saja bisa mencapai Rp450 juta, satu bulan sekitar Rp900 juta. Tidak banyak yang berani,” ungkapnya.

Keraguan masyarakat diperparah dengan belum adanya kontrak kerja formal di tahap awal. Sony menceritakan, pada fase tersebut mereka lebih mengandalkan kepercayaan, sembari meyakinkan bahwa program ini pasti berjalan.

Saat program mulai berjalan pada 6 Januari 2025, jumlah SPPG yang beroperasi baru mencapai 190 unit. Bahkan pada dua minggu awal, keterlambatan pembayaran sempat memicu resistensi dan pemberitaan negatif, yang kembali menghambat kepercayaan mitra.

“Ini pukulan berat. Tapi kami terus berjuang dan mencari pola yang paling tepat,” katanya.

BGN kemudian menemukan skema yang lebih efektif, yakni dengan pembayaran uang muka di awal, sehingga mitra memiliki kepastian operasional. Pola ini berdampak signifikan terhadap percepatan pertumbuhan SPPG.

Hingga Juli 2025, jumlah SPPG meningkat menjadi lebih dari 2.000 unit, lalu melonjak menjadi 5.800 unit pada Agustus, sebagaimana disampaikan Presiden di hadapan DPR.

Perkembangan terus berlanjut, dan hingga saat ini tercatat 17.676 SPPG telah beroperasi. BGN menargetkan jumlah tersebut bisa mencapai sekitar 19.000 SPPG hingga akhir Desember.

Saat ini, pendaftaran mitra SPPG telah ditutup. Namun masih terdapat sekitar 14.000 titik yang telah mendaftar dan sedang dalam proses verifikasi. Proses tersebut mencakup verifikasi administrasi yayasan, lokasi, serta kesesuaian kuota kebutuhan di tiap kecamatan.

Penetapan kuota didasarkan pada data penerima manfaat dari Dapodik, Kementerian Agama, dan BKKBN, dengan rasio satu SPPG melayani maksimal 3.000 orang. Jika kuota di suatu wilayah telah terpenuhi, pengajuan mitra baru akan ditolak atau diarahkan ke wilayah lain.

Sony juga mengingatkan masyarakat agar tidak membangun dapur SPPG sebelum proses verifikasi selesai. Pasalnya, pembangunan yang dilakukan tanpa persetujuan berisiko tidak lolos verifikasi jika kuota wilayah telah terpenuhi.

“Di awal kami susah meyakinkan masyarakat. Sekarang justru antre untuk diverifikasi. Ini tantangan yang berbeda,” ujarnya.

BGN memastikan ke depan proses pengaturan mitra akan tetap mengacu pada kuota dan kebutuhan wilayah, guna menjaga efektivitas program serta mencegah kerugian di pihak masyarakat yang ingin berpartisipasi, pungkas Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.

Penulis: Suwiryo/Ter