DPR RI dan Kemen PUPR gelar pelatihan tukang bersertifikat di Bekasi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar pelatihan sekaligus memberikan sertifikat kompetensi pertukangan kepada 100 masyarakat Kota Bekasi.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal di bidang konstruksi serta memperluas peluang kerja melalui uji kompetensi bersertifikat nasional.

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengatakan pelatihan profesi pertukangan ini merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR yang berfokus pada peningkatan kemampuan dan profesionalisme para pekerja konstruksi.

“Hari ini kita melaksanakan pelatihan profesi pertukangan. Tujuannya untuk melatih kompetensi masyarakat agar keahliannya meningkat, bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, dan menunjang visi ekonomi,” kata Sudjatmiko seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Selasa (14/10).

Menurutnya, pelatihan ini memberikan pemahaman teknis kepada peserta mengenai cara kerja yang efisien dan sesuai standar bangunan nasional.

“Peserta dilatih cara membuat BG stik, melaci, mengecat, hingga menghitung kebutuhan material dengan efisien. Jadi tidak hanya teori, tapi juga praktik langsung agar mereka memahami tata cara membangun yang benar,” ujarnya.

Sudjatmiko juga menambahkan, setiap sesi pelatihan diikuti oleh 100 peserta, dan program serupa akan terus berlanjut di dua lokasi berbeda setiap tahunnya.

Peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat kompetensi pertukangan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yang diakui secara nasional.

“Sertifikat ini menjadi bukti bahwa peserta memiliki keahlian profesional di bidang pertukangan. Masyarakat pun bisa lebih percaya terhadap hasil kerja mereka,” tuturnya.

Selain pelatihan, Sudjatmiko mengungkapkan program ini selaras dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang pada tahun 2025 menargetkan renovasi sekitar 500 rumah tidak layak huni di Kota Bekasi.

“Program pelatihan ini mendukung BSPS agar pekerja lokal bisa berpartisipasi langsung dalam pembangunan rumah layak huni,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Kompetensi dan Produksi Tenaga Kerja Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Kimron Manik, menjelaskan pelatihan ini merupakan kegiatan rutin Kementerian PUPR yang difasilitasi bersama anggota DPR RI Komisi V.

“Setiap anggota DPR RI dari Komisi V memiliki kuota pelatihan dan sertifikasi untuk 100 orang. Sertifikat ini memastikan bahwa tukang yang bekerja di bidang konstruksi telah memenuhi standar kompetensi,” jelas Kimron.

Ia menerangkan, Kementerian PUPR tengah mengembangkan basis data nasional tenaga kerja konstruksi bersertifikat, agar para tukang yang telah dilatih dapat terhubung langsung dengan proyek-proyek pembangunan di daerah masing-masing.

“Kami tidak ingin peserta hanya dilatih lalu dilepas begitu saja. Semua data mereka disimpan agar bisa ditawarkan pada proyek-proyek konstruksi yang membutuhkan tenaga kompeten,” tuturnya.

Ia berharap, pelatihan dan sertifikasi ini dapat mencetak generasi baru pekerja konstruksi yang profesional, berintegritas, dan memiliki daya saing tinggi.

“Profesi pertukangan adalah bidang yang menjanjikan. Kebutuhan akan tenaga ahli bangunan terus meningkat, sehingga pelatihan ini harus berkelanjutan,” pungkasnya.