DPR RI minta Kemenhub dan Kemenaker kawal ketat penyaluran THR Ojol

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Sudjatmiko, meminta pemerintah memastikan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir ojek online berjalan transparan dan berkeadilan.

Sudjatmiko mendesak Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawalan ketat terhadap mekanisme penyaluran bonus tersebut agar benar-benar menjamin kesejahteraan pekerja sektor transportasi dan logistik berbasis aplikasi.

“Kami meminta Kemenaker berkoordinasi dengan Kemenhub untuk memastikan penyaluran THR bagi pengemudi ojek online dilakukan secara terbuka dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap hak mereka,” ujar Sudjatmiko di dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, sinergi antar-kementerian menjadi sangat penting mengingat posisi pengemudi daring yang berada dalam skema kemitraan masih rentan mengalami ketimpangan, baik dalam penentuan kriteria penerima maupun besaran bonus. Tanpa pengawasan yang kuat, potensi ketidakadilan dinilai masih sangat terbuka.

“Kemenhub dan Kemanaker harus mempunyai indikator jelas yang harus ditaati oleh penyedia jasa aplikasi transportasi online dalam memberikan BHR kepada mitra mereka,” katanya.

Legislator asal Jawa Barat ini juga mengingatkan bahwa kebijakan pemberian BHR yang mulai diatur melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan sejak tahun lalu tidak boleh berhenti sebatas formalitas. Pemerintah, kata dia, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sebelumnya, khususnya terkait transparansi perhitungan dan ketepatan sasaran penerima.

“Jangan sampai mereka hanya menjadi tulang punggung layanan tanpa mendapatkan penghargaan yang layak. Mereka harus merasakan BHR sebagai apresiasi atas kerja kerasnya, terutama menjelang Hari Raya ketika kebutuhan rumah tangga meningkat signifikan,” tambahnya.

Sudjatmiko menegaskan evaluasi besaran bonus harus menjadi perhatian utama pemerintah pada tahun ini. Ia berharap negara hadir secara aktif memastikan perusahaan aplikator mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

“Harus ada evaluasi menyeluruh, termasuk soal besaran dan transparansi perhitungannya. Negara harus hadir memastikan pengemudi dan kurir mendapatkan haknya secara layak dan adil,” pungkasnya.

Arie Dwi Prasetyo/Ter