Dukung penguatan ekonomi, PKL di Kudus dapat bantuan gerobak dan tenda

Pedagang Kaki Lima (PKL) di kabupaten Kudus mendapatkan bantuan gerobak dan tenda untuk UMKM dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bermitra dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solopeduli dalam Program Kemaslahatan 2025 di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (6/1). Kegiatan tersebut menjadi wujud dukungan nyata terhadap penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Kudus. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Kudus Sam'ani Intakoris bersama Wabup Kudus Bellinda Burton.

Melalui Program Kemaslahatan 2025 tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus terus mendorong sinergi antara pemerintah, DPR RI, BPKH, dan lembaga amil zakat terus terjalin dalam memperkuat perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima di Kabupaten Kudus.

Sebanyak 50 unit gerobak dan 50 buah tenda diserahkan kepada penerima manfaat, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 Paguyuban PKL Kabupaten Kudus.

Bupat menyampaikan bahwa PKL di Kabupaten Kudus terus tumbuh dan berperan penting dalam menopang perekonomian daerah sekaligus mengurangi pengangguran.

“Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi PKL, termasuk kemudahan perizinan. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik, disertai komitmen menjaga ketertiban dan kebersihan agar PKL mampu naik kelas,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Selasa (6/1).

Sementara itu, CEO LAZ Solopeduli Sidik Anshori menyampaikan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Kemaslahatan 2025 yang dikelola BPKH melalui kemitraan dengan Solopeduli. Sidik menyatakan telah bermitra dengan BPKH untuk menyalurkan program-program kemaslahatan yang tepat sasaran.

“Sebanyak 50 unit gerobak dan 50 buah tenda diserahkan kepada penerima manfaat. Kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan omzet usaha. Terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Kudus, semoga ke depan semakin banyak manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI selaku mitra strategis BPKH, Abdul Wachid, menyampaikan bahwa Program Kemaslahatan bersifat berkelanjutan dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima manfaat.

“Program ini diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat. Kami terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kudus, termasuk melalui program lain seperti PIP dan Rumah Layak Huni,” ujar Abdul Wachid.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kemaslahatan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Dyah Rahayu menegaskan bahwa Program Kemaslahatan tidak menggunakan dana setoran haji jamaah.

“Program kemaslahatan ini menggunakan Dana Abadi Umat, yaitu nilai manfaat dari dana abadi umat. Pokok dananya tetap terjaga, sedangkan nilai manfaatnya digunakan untuk mendukung program sosial, pendidikan, dan dakwah. Jadi, anggapan bahwa program ini menggunakan dana haji tidak benar,” jelas Dyah Rahayu.