ESDM: Situasi Venezuela belum berdampak signifikan ke BBM RI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan eskalasi geopolitik Amerika Serikat–Venezuela belum berdampak signifikan terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pemerintah belum melihat dampak langsung dari situasi di Venezuela terhadap pasokan maupun harga BBM pada saat ini.

“Kita sumber crude-nya itu bukan dari sana. Jadi dari wilayah lain. Jadi masih stabil,” kata Laode usai penutupan Posko Nasional Sektor ESDM Nataru 2025-2026 di Jakarta, Senin.

Laode menambahkan pemerintah tetap melakukan langkah antisipasi dan pemantauan perkembangan situasi, termasuk potensi dampaknya terhadap harga minyak dunia.

“Antisipasi itu selalu ada,” ujar dia.

Sementara itu, sebelumnya, PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) dalam tanggapan resminya menyampaikan perusahaan merupakan pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 71,09 persen pada Maurel & Prom (M&P) yang salah satu asetnya berada di Venezuela.

PIEP menyatakan berdasarkan pemantauan yang dilakukan, hingga saat ini tidak terdapat dampak terhadap aset dan staf M&P di Venezuela.

Perusahaan juga menyampaikan terus melakukan pemantauan secara cermat serta menjalin koordinasi berkelanjutan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas sebagai langkah kehati-hatian.

Dalam kesempatan yang sama, Laode juga menyinggung kebijakan pemerintah pada 2026 untuk mengurangi ketergantungan impor solar dengan mengandalkan peningkatan produksi dalam negeri.

Ia menyebut arah kebijakan tersebut terkait rencana beroperasinya proyek refinery development master plan (RDMP) Balikpapan, yang diupayakan dapat beroperasi pada Januari 2026.

“Tahun 2026 ini sesuai yang sudah diumumkan oleh Pak Menteri, bahwa solar itu nanti sudah kita tidak impor lagi. Jadi kita mengandalkan produksi dalam negeri setelah beroperasinya RDMP Balikpapan,” ucapnya.

Laode menyampaikan perkembangan terkait RDMP dan kebijakan lanjutan akan disampaikan pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku.