HLM TPID Kalsel perkuat sinergi kendalikan inflasi jelang HBKN Nataru

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada 15 Oktober 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh Forkopimda Kalimantan Selatan, Walikota/Bupati se-Kalimantan Selatan, Kepala SKPD lingkup provinsi, serta perwakilan instansi vertikal. Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan sekaligus Wakil Ketua TPID Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. “Inflasi Kalimantan Selatan pada September 2025 tercatat sebesar 2,91% (yoy), masih dalam sasaran 2,5% ± 1%. Namun, kita tidak boleh lengah. Menjelang akhir tahun, tekanan harga pangan berpotensi meningkat akibat naiknya permintaan dari masyarakat,” ujarnya, Rabu (15/10).

Fadjar menjelaskan bahwa komoditas seperti beras, bawang merah, cabai, dan daging ayam ras masih menjadi perhatian utama. “Kita harus memastikan strategi 4K berjalan efektif: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang tepat kepada masyarakat. Tanpa sinergi, risiko lonjakan harga bisa mengganggu daya beli masyarakat,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan, seperti penyaluran beras SPHP, Gerakan Pangan Murah, dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). “Ke depan, kita perlu memperkuat peran BUMD pangan, memperluas digitalisasi rantai pasok, dan memastikan pasokan bahan pangan untuk program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) terkelola dengan baik,” tegas Fadjar.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Ketua TPID Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah prioritas daerah. “Inflasi yang terkendali berarti kesejahteraan masyarakat terjaga. Kita harus pastikan harga pangan strategis tetap stabil, terutama menjelang HBKN Nataru,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Syahri Ruslan, Rabu (15/10).

Gubernur mengajak seluruh kepala daerah untuk lebih proaktif. “Saya minta Bupati dan Walikota memperkuat koordinasi dengan TPID, memantau harga harian, dan segera melakukan intervensi jika ada gejolak. Operasi pasar murah, penguatan cadangan pangan, dan dukungan distribusi harus dilakukan secara cepat dan tepat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan dunia usaha. “Dukungan terhadap program MBG adalah langkah baik untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi harus diimbangi dengan pengelolaan pasokan yang juga baik. Di sinilah peran swasta, BUMD, dan asosiasi pangan sangat penting,” tambahnya.

Dalam sesi pemaparan, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan, Moch Edy Yusuf, menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Ia menyampaikan proyeksi ekonomi nasional yang tetap optimis, namun harus diimbangi dengan kebijakan prioritas seperti penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta dukungan pembiayaan melalui KUR dan Kredit Alsintan untuk memperkuat sektor pertanian dan menjaga daya saing.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas Badan Pangan Nasional, Dr. Budi Waryanto, memaparkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang HBKN Nataru. Ia menegaskan bahwa cadangan beras pemerintah telah terealisasi 100% dari target, disertai percepatan penyaluran beras melalui program SPHP dan bantuan pangan. Selain itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan untuk memastikan keterjangkauan harga di tingkat konsumen.

Dari sisi pelaku usaha, Wakil Ketua DPW Perkumpulan SPPG Kalimantan Selatan, Faried Yudhistira Arifin, menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini harus berjalan seiring dengan pengendalian inflasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan tanpa menimbulkan tekanan harga di daerah.

HLM ini menegaskan tekad seluruh pihak untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga. Dengan penguatan cadangan pangan, optimalisasi KAD, dan dukungan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Kalimantan Selatan siap menghadapi HBKN Nataru. Bekerja Bersama, Merangkul Semua menjadi semangat yang mengiringi langkah kolaborasi ini demi kesejahteraan masyarakat Banua dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.