Kadin AS desak Indonesia percepat reformasi kebijakan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Amerika Serikat (US Chamber of Commerce/USCC) dan American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham) mendesak Indonesia mempercepat reformasi kebijakan untuk menciptakan iklim investasi lebih terbuka, dapat diprediksi dan kompetitif.

Managing Director AmCham Indonesia Donna Priadi mengatakan tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk melakukan transisi kebijakan dan menunjukkan kemajuan nyata dalam perbaikan iklim investasi.

"Ini momen penting untuk transisi kebijakan dan kemajuan nyata dalam memperbaiki iklim investasi," katanya dalam 2025 US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Senin.

Donna menerangkan bahwa dunia usaha Amerika Serikat (AS) tetap menjadi mitra jangka panjang bagi Indonesia.

Banyak perusahaan AS telah beroperasi selama puluhan tahun dan melewati berbagai pergantian pemerintahan, namun tetap berinvestasi dan berkembang.

"Kami berkomitmen bekerja sama dengan Indonesia untuk menjadikan momen transisi ini sebagai fondasi bagi kemakmuran bersama," ujar dia.

Wakil Presiden untuk Asia Tenggara dan Oseania di US Chamber John Goyer mengatakan bahwa Indonesia berada di titik kritis.

Ia menilai reformasi kebijakan yang lebih kuat akan mengubah lanskap investasi nasional dan membuka peluang yang lebih luas bagi dunia usaha AS.

"Pesan kami jelas. Kejelasan, konsistensi, dan daya saing kini lebih penting dari sebelumnya," katanya.

Dalam forum tersebut USCC dan AmCham meluncurkan US-Indonesia Investment Report 2025: A Year of Transition.

Laporan itu menyoroti ketangguhan hubungan ekonomi bilateral, termasuk realisasi investasi perusahaan AS yang mencapai sekitar 67 miliar dolar AS dalam satu dekade terakhir.

Selain itu, kerja sama kedua negara juga menghasilkan lebih dari 130 miliar dolar AS output ekonomi melalui efek berganda.

Laporan tersebut juga memberikan sejumlah rekomendasi, mulai dari penguatan tata kelola, penyederhanaan birokrasi, modernisasi kebijakan perdagangan dan digital, hingga dorongan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

USCC dan AmCham menilai bahwa proses aplikasi Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjadi momentum tepat untuk mempercepat perubahan kebijakan.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan untuk mempercepat serapan investasi, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi sejak Oktober 2025.

Satgas itu bekerja di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Mereka bertugas mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan struktural lintas sektor agar kebijakan strategis dapat dijalankan secara efektif.

“Arah kebijakan kami jelas: kami berupaya mengeksekusi prioritas strategis pemerintahan sekaligus menjaga program-program sosial dan ketahanan ekonomi,” kata Thomas.

Pertemuan tahun ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi Indonesia, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono, serta Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo.