Kemenko Pangan komitmen wujudkan ketahanan pangan berkelanjutan

Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti ditemui seusai menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu (10/9/2025). ANTARA/Harianto
Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti ditemui seusai menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu (10/9/2025). ANTARA/Harianto
Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menegaskan komitmen mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan melalui peningkatan produksi, perbaikan distribusi, stabilisasi harga, serta dukungan program nasional demi kesejahteraan petani dan masyarakat.
"Kami sampaikan bahwa ketahanan pangan ini menjadi penting bagi Indonesia," kata Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti saat menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu (10/9).
Dia menegaskan pentingnya ketahanan pangan bagi Indonesia, mengingat kebutuhan pangan terus meningkat dan sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor ini sebagai prioritas pembangunan nasional jangka panjang.
Dikatakan Pemerintah terus menjalankan berbagai upaya dan program nasional terkait swasembada pangan, dengan fokus pada peningkatan produksi, ketersediaan cadangan pangan, serta perbaikan distribusi agar penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran.
"Dari sisi kaitannya dengan janji Bapak Presiden ini ada khusus mengenai hal tersebut. Sehingga kita terus melakukan upaya dan program-program nasional yang terkait dengan swasembada pangan," ujarnya.
Menurutnya kondisi sektor pangan di Indonesia menunjukkan capaian positif berkat kerja keras berbagai kementerian, lembaga, serta dukungan masyarakat, meskipun tantangan besar masih harus diatasi untuk menjaga ketersediaan pangan berkelanjutan.
Dia menyebutkan stok beras nasional mencapai 4,23 juta ton per Juli 2025, yang terus dipantau pemerintah, dengan perhatian khusus tidak hanya pada peningkatan jumlah stok, tetapi juga pada efektivitas distribusi ke seluruh wilayah.
Hanya saja, dia menuturkan permasalahan distribusi beras menjadi fokus pembahasan intensif pemerintah, karena penyaluran tidak hanya terkait cadangan pangan dan bantuan sosial, melainkan juga untuk mendukung program stabilisasi harga pangan yang dikenal sebagai Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP).
"Karena memang PR-nya itu ternyata bukan hanya bagaimana meningkatkan stok tapi juga memastikan penyalurannya bisa sejalan dan bagus. Jadi ini PR sekarang ini kita juga sedang membahas dengan intens terkait dengan penyaluran," bebernya.
Lebih lanjut dia menyebutkan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan sebagai salah satu capaian penting, yang menunjukkan perbaikan kesejahteraan petani, meskipun masih perlu langkah berkelanjutan agar manfaatnya dirasakan lebih merata.
Pemerintah menegaskan pentingnya konsep green dan sustainability dalam kebijakan pangan, sehingga ketahanan pangan tidak hanya terwujud dalam jangka pendek, tetapi juga terjamin untuk generasi mendatang melalui sistem yang berkelanjutan.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional meningkat 0,76 persen menjadi 123,57 pada Agustus 2025 dari sebelumnya 122,64 pada Juli 2025.
“Peningkatan NTP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (lt) naik 0,84 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (lb) naik sebesar 0,08 persen,” kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (1/9).