Kemensos dan PT Pos siapkan skema pemberdayaan penerima bansos

Kementerian Sosial (Kemensos) membuka peluang memperluas kerjasama dengan PT Pos Indonesia yang selama ini berperan sebagai lembaga penyalur bantuan sosial, untuk terlibat dalam skema pemberdayaan para penerima manfaat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan peluang kerjasama pemberdayaan ini sangat terbuka mengingat PT Pos Indonesia memiliki jaringan luas di seluruh pelosok Indonesia serta pengalaman mumpuni di bidang usaha.

“Ke depannya jika kita bisa bersinergi terkait pemberdayaan pasti luar biasa sekali dengan kekuatan 25.000 (termasuk agen) titik pos beserta pendamping PKH,” ujarnya saat menerima audiensi Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph di Selalu Ada Kafe, Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Mengingat pentingnya hal ini Gus Ipul mendorong secepatnya menemukan skema kolaborasi agar PT Pos dapat segera terlibat aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang diharapkan hasilnya nanti juga dapat menekan biaya penyaluran bansos.

“Bagaimana caranya mengikutsertakan PT Pos dalam pemberdayaan sehingga biaya penyaluran lebih ringan,” katanya.

Selama ini penyaluran bansos melalui PT Pos Indonesia sama sekali tidak memungut biaya dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Seluruh biaya penyaluran ditanggung oleh pemerintah dan tidak ada potongan dalam bentuk apa pun saat pengambilan bantuan.

Selain membahas peluang kerjasama baru, pertemuan juga membahas penguatan sinergi penyaluran bansos, khususnya untuk memastikan penyaluran yang cepat, tepat sasaran, dan efisien. Gus Ipul menyampaikan bahwa kerja sama dengan PT Pos Indonesia sangat penting dalam menghadapi dinamika data penerima manfaat yang terus berubah, mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).

“Sekarang setiap tiga bulan bisa berubah (data penerima bantuan), maka dari itu kalau belum punya rekening kita bukakan dulu (burekol) sehingga bisa salur, pilihan paling cepat yaitu melalui PT Pos. Makanya sinergi Kemensos dengan PT Pos itu begitu besar. Setiap tiga bulan itu akan ada penyaluran kepada penerima manfaat yang baru, lalu berikutnya baru pakai Himbara,” terang Gus Ipul.

Ia menjelaskan, proses pembukaan rekening melalui bank Himbara umumnya memakan waktu lebih dari tiga bulan. Oleh karena itu, PT Pos menjadi solusi percepatan penyaluran bagi penerima manfaat baru.

“Pembukaan rekening ini biasa memakan waktu tiga bulan lebih. Cara tercepat menyalurkan bagi rekening penerima manfaat baru melalui PT Pos. Setelah rekening melalui Himbara jadi, barulah disalurkan melalui Himbara,” lanjutnya.

Selain aspek kecepatan, penggunaan PT Pos juga dinilai dapat membantu efisiensi biaya penyaluran, khususnya bagi penerima manfaat baru.

Gus Ipul menegaskan bahwa bansos merupakan bagian dari tugas negara sebagai jaring pengaman sosial, terutama dalam situasi sulit.

“Ini tugas mulia dari Bapak Presiden, lebih-lebih dalam situasi semua yang tidak baik. Bansos jadi jaringan pengaman bagi masyarakat yang memerlukan,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan efektivitas PT Pos dalam menjangkau wilayah terdampak bencana, seperti di Sumatra, yang membutuhkan fleksibilitas dan kecepatan distribusi bantuan.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph menyambut baik penguatan kolaborasi ini, khususnya dalam mewujudkan layanan yang inklusif.

“Sangat menyentuh sekali atas yang disampaikan Pak Menteri terkait inklusivitas. Sama halnya dengan kami bahwa kami juga menerima layanan untuk semuanya, makanya ada layanan yang disesuaikan dengan kondisi penerima seperti lansia, disabilitas,” ungkap Daud.

Ia menegaskan bahwa PT Pos memiliki fokus yang sejalan dengan Kementerian Sosial dalam penyaluran bansos, sekaligus membawa pesan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Saya mendapatkan juga pesan dari Presiden bahwa harus adanya pembaharuan data, baik di keuangan maupun operasional. Kedua, memastikan tidak ada keterlambatan. Jangan sampai penerima datang uangnya belum ada. Juga memastikan adanya fleksibilitas bagi penerima bantuan sehingga memudahkan mereka menerima,” terangnya.

“Lalu yang ketiga jangan ada kebocoran. Yaitu jangan sampai ada bentuk-bentuk pungli atau pemungutan uang yang dilakukan petugas bagi penerima bantuan, baik bansos atau dana pensiun,” sambung Daud.

Lebih lanjut, ia memastikan kesiapan operasional PT Pos dalam mendukung target penyaluran bansos secara optimal melalui pelayanan secara profesional, sehingga target tercapai.

PT Pos juga secara aktif memantau pelaksanaan penyaluran bansos di lapangan, termasuk melalui monitoring pemberitaan di media massa.

“Kami laporkan bahwa setiap hari juga memonitor setidaknya ada 25 pemberitaan terkait penyaluran bansos di Sumatra. Dan sebisa mungkin akan ditindaklanjuti jika ada satu pemberitaan yang kurang baik terkait penyaluran,” jelasnya.

Hutomo Budi/Ter