Ketua Banggar DPR tolak pengurangan subsidi BBM, dorong penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menolak usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Said, kebijakan tersebut dinilai tidak tepat, terutama di tengah kebutuhan menjaga daya beli masyarakat. Ia justru mendorong pemerintah untuk memastikan penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran, khususnya pada LPG 3 kilogram.

Hal itu disampaikan Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026). “Kalau subsidi BBM dikurangi kami tidak setuju,” kata Said.

Ia menegaskan, langkah yang lebih penting saat ini adalah memperbaiki mekanisme distribusi subsidi LPG 3 kg agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Yang diperlukan saat ini justru adalah (memastikan) subsidi LPG 3 kg harus tepat sasaran (targeted). Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya DATASEN, tetapi juga dilakukan dengan verifikasi sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak mendapatkan tabung LPG 3 kg,” kata Said.

Said juga mengungkapkan, berdasarkan perhitungan Banggar DPR RI, kebutuhan LPG 3 kg sebenarnya tidak sebesar kuota yang selama ini ditetapkan pemerintah.

“Karena hitungan kami, dari (kuota) 8,6 juta, kalau mau penyaluran tepat sasaran, targeted, dan tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kg itu hanya 5,4 juta saja sudah cukup dari 8,6 juta dari yang ada di pagu,” tambahnya.

Ia menilai, dengan penyaluran yang lebih akurat dan berbasis data yang tervalidasi, anggaran subsidi dapat lebih efisien tanpa harus mengurangi manfaat bagi masyarakat kecil.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi BBM guna menekan defisit anggaran, seiring meningkatnya tekanan akibat konflik global dan lonjakan harga minyak dunia.

Arie Dwi Prasetyo/Ter