Kinerja 2025, Imigrasi Tanjung Perak buktikan transformasi layanan publik

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahiem, memaparkan capaian kinerja sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren peningkatan pada seluruh aspek pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, serta inovasi layanan publik. Salah satu sorotan utama adalah kontribusi terhadap kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp.68.528.362.959,-.

“Sepanjang tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 68.528.362.959,-,” ujar Gusti dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun 2025 di Aula Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (23/12/2025).

Gusti menjelaskan bahwa capaian PNBP tersebut ditopang oleh layanan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor) dengan pendapatan sebesar Rp53.841.450.000,-, diikuti layanan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (Re-entry Permit) sebesar Rp12.272.350.000,-, serta pendapatan lainnya senilai Rp2.414.562.959,-. Adapun realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai 96.89%, yaitu sebesar Rp16.310.018.453,- dari total pagu DIPA sebesar Rp16.833.667.000,-.

Sepanjang 2025, pelayanan permohonan paspor menunjukkan peningkatan signifikan. Imigrasi Tanjung Perak telah menerbitkan 84960 paspor bagi Warga Negara Indonesia, terdiri dari 5912 paspor biasa dan 79048 paspor elektronik. Jangkauan pelayanan diperluas melalui berbagai titik layanan seperti Unit Layanan Paspor Pasar Atum Mall, Immigration Lounge Icon Mall Gresik, Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Bojonegoro, serta Layanan Paspor Simpatik pada akhir pekan. Tahun ini, Imigrasi Tanjung Perak juga meresmikan Layanan Paspor di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Tanjung Perak, yang dikenal sebagai LAYAR PERAK, sebuah inovasi strategis untuk menyediakan layanan paspor langsung di area pemeriksaan keimigrasian pelabuhan.

Peningkatan kualitas layanan juga tampak pada program jemput bola. “Sepanjang tahun 2025, kegiatan jemput bola atau Eazy Passport yang kami laksanakan berjumlah 13 kegiatan dengan total 5398 permohonan paspor,” jelas Gusti seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Wisnu Wardhana, Selasa (23/12).

Di bidang izin tinggal, Imigrasi Tanjung Perak mencatat penerbitan 3547 izin tinggal bagi Warga Negara Asing, terdiri dari 1812 ITAS, 1645 ITK, dan 90 ITAP. Salah satu terobosan penting tahun ini adalah peresmian Layanan Izin Tinggal dan Informasi Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau yang biasa dikenal dengan Special Economic Zone (SEZ) JIIPE Gresik, yang bertujuan mendekatkan layanan bagi pelaku usaha dan investor serta mendukung ekosistem kemudahan berusaha. Selain itu, Imigrasi Tanjung Perak juga memberikan Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Keadaan Tertentu kepada 80 WN Filipina yang merupakan kru kapal BRP Tarlac.

Aspek edukasi publik juga menjadi perhatian utama. Sepanjang 2025, Imigrasi Tanjung Perak menyelenggarakan Immigration Goes to School untuk memberikan edukasi keimigrasian kepada pelajar, serta Sosialisasi Penyesuaian Pelayanan Izin Tinggal kepada perusahaan pengguna tenaga kerja asing.

Dalam bidang penegakan hukum, Imigrasi Tanjung Perak sepanjang 2025 telah melakukan deportasi terhadap 40 warga negara asing, mayoritas karena overstay. Dari jumlah tersebut, 28 dikenakan penangkalan. Selain itu, Imigrasi Tanjung Perak melaksanakan 5 rapat koordinasi TIMPORA dan 4 operasi gabungan sebagai wujud komitmen pengawasan orang asing..

Kolaborasi lintas sektor juga diperkuat. Dalam rangka HUT Bhayangkara ke-79, Imigrasi Tanjung Perak bersama Mapolda Jatim menghadirkan layanan Eazy Passport secara terintegrasi. Selain itu, sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Asta Cita Presiden, Imigrasi Tanjung Perak bersama Polres Gresik dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Madinatul Ilmi melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan penanaman bibit jagung sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan di Kabupaten Gresik.

Tahun 2025 juga menjadi tahun penuh prestasi. Imigrasi Tanjung Perak berhasil mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih