Kinerja fiskal Papua tumbuh positif, belanja negara dan daerah dorong perekonomian masyarakat

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua (Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq menyatakan, kinerja fiskal di wilayah Papua hingga akhir Pebruari 2026 menunjukkan tren yang cukup positif, terutama dari sisi belanja negara dan pendapatan daerah yang mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Papua hingga akhir Februari 2026 menunjukkan peran yang semakin dominan sebagai instrumen fiskal dalam menjaga momentum perekonomian daerah, terutama melalui akselerasi belanja negara di tengah tekanan pada sisi pendapatan.

“Secara umum, struktur APBN di Papua masih ditopang oleh belanja yang ekspansif, sementara pendapatan negara menghadapi tantangan, khususnya dari sektor perpajakan. Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp626,20 miliar atau 9,24 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini secara persentase menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara nominal masih mengalami kontraksi sebesar 4,99 persen secara tahunan,” kata Izharul Haq, Senin (30/3/2026).

Ia mengatakan, turunya aktivitas ekonomi tertentu serta tekanan pada sektor perdagangan internasional menunjukkan dinamika eksternal yang masih sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang saat ini bergejolak, termasuk fluktuasi harga komoditas dan volume perdagangan.

Di sisi lain, lanjut Izharul Haq, penerimaan pajak dalam negeri masih menunjukkan kinerja yang relatif terjaga meskipun belum mampu sepenuhnya mengimbangi penurunan dari sektor eksternal. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mencatatkan pertumbuhan positif, yang mengindikasikan adanya kontribusi dari sektor non-perpajakan, seperti layanan pemerintah dan pemanfaatan sumber daya alam, dalam menopang pendapatan negara di wilayah Papua.

“Realisasi belanja negara menunjukkan akselerasi yang sangat kuat hingga akhir Februari 2026, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp7,93 triliun atau 13,54 persen dari pagu, tumbuh signifikan sebesar 31,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya percepatan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun, yang menjadi sinyal positif dalam upaya pemerintah mendorong aktivitas ekonomi melalui instrumen fiskal," ujarnya.

Dikatakan Izharul Haq, belanja pemerintah pusat menjadi salah satu pendorong utama peningkatan tersebut. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1,38 triliun atau 6,20 persen dari pagu, dengan pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh belanja pegawai yang meningkat seiring dengan pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap aparatur negara, serta belanja barang yang mendukung operasional layanan publik.

Selain itu, belanja modal menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan dibandingkan periode sebelumnya, yang mengindikasikan mulai meningkatnya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan fisik di wilayah Papua. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, komponen transfer ke daerah tetap mendominasi struktur belanja negara di Papua. Realisasi transfer ke daerah hingga Februari 2026 mencapai Rp6,55 triliun atau 18,04 persen dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 30,12 persen secara tahunan. Tingginya realisasi transfer ini menunjukkan peran strategis pemerintah pusat dalam mendukung kapasitas fiskal daerah, mengingat sebagian besar pendanaan pembangunan di Papua masih bergantung pada dana transfer.

Lebih lanjut Izharul Haq menyebut, bahwa penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi kontributor terbesar dalam transfer ke daerah, yang digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar pemerintahan daerah. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non fisik, juga menunjukkan peningkatan realisasi, yang diarahkan untuk mendukung program-program prioritas nasional di daerah, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Dana Otonomi Khusus yang mulai berjalan secara bertahap juga memberikan kontribusi signifikan sebagai instrumen afirmatif dalam percepatan pembangunan Papua,” tuturnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Senin (30/3).

Izharul Haq menambahkan, secara keseluruhan, kinerja APBN di Papua hingga Februari 2026 menegaskan peran penting belanja negara, khususnya transfer ke daerah, sebagai motor utama penggerak ekonomi regional.

Di tengah tekanan dan kondisi global yang tidak pasti, akselerasi belanja pemerintah menjadi strategi yang relevan untuk menjaga daya beli masyarakat, mempercepat pembangunan, serta mendorong aktivitas ekonomi. Ke depan, optimalisasi pendapatan negara serta peningkatan kualitas belanja menjadi kunci penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Papua.