Legislator sebut Indonesia masih ketergantungan 20 persen minyak dari Timur Tengah

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menilai eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran menjadi ujian nyata bagi ketahanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang bergerak di sektor minyak dan gas.

Menurut legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV ( Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang), ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, terutama dari kawasan Timur Tengah, membuat situasi geopolitik global berpotensi langsung berdampak pada stabilitas energi nasional.

“Indonesia masih mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan minyak dari Timur Tengah. Ini tentu menjadi tantangan serius jika konflik terus meningkat dan mengganggu rantai pasok global,” ujar Rivqy. Senin (30/03).

Ia menegaskan, kondisi ini harus menjadi batu ujian bagi kesiapan BUMN energi dalam menghadapi krisis, termasuk kemampuan mitigasi risiko yang akan dihadapi rakyat Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga energi harus tetap terjaga,” tegasnya.

Rivqy mengapresiasi langkah pemerintah, termasuk Pertamina, yang mulai melakukan diversifikasi sumber impor minyak sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global.

“Langkah mencari alternatif impor dari kawasan lain saya kira sudah cukup baik. Ini menunjukkan ada upaya mitigasi yang mulai berjalan,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Senin (30/3).

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa strategi jangka pendek tersebut harus diimbangi dengan langkah fundamental dalam memperkuat kemandirian energi nasional.

Menurut Rivqy, optimalisasi potensi energi dalam negeri menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Indonesia memiliki sumber daya energi yang besar, baik migas maupun energi baru dan terbarukan. Ini harus dimaksimalkan secara serius dan konsisten agar kita tidak terus bergantung pada dinamika global,” jelasnya.

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu juga menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi eskalasi politik dunia yang semakin tidak menentu.

“Pemerintah harus benar-benar cermat membaca situasi global. Jangan gegabah dalam mengambil kebijakan, karena setiap keputusan di sektor energi akan berdampak langsung pada masyarakat luas,” tambahnya.

Rivqy pun mendorong sinergi antara pemerintah dan BUMN untuk memperkuat ketahanan energi nasional, baik melalui diversifikasi pasokan, efisiensi distribusi, maupun percepatan pengembangan energi domestik.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk berbenah. Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tapi juga soal kedaulatan dan keberpihakan kepada rakyat,” pungkasnya.