Mendagri: Inflasi bulanan tiga provinsi terdampak bencana membaik

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan inflasi bulanan (month to month) pada tiga provinsi terdampak bencana menunjukkan perbaikan seiring pulihnya distribusi barang dan jasa.

Tito menyebut perbaikan tersebut menjadi indikator bahwa upaya normalisasi sarana dan prasarana sosial serta ekonomi berkontribusi positif terhadap ketersediaan pasokan dan pengendalian harga bahan pokok.

"Artinya, apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dalam mengendalikan harga barang dan jasa sudah cukup baik, karena banyak suplai sudah masuk," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan Sumatera Barat dan Aceh masing-masing mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen, sedangkan Sumatera Utara mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.

Khusus Aceh, sebelumnya sempat terjadi inflasi tahunan cukup tinggi akibat gangguan distribusi seperti terputusnya akses jalan dan pasokan barang. Namun pada indikator bulanan, kondisi tersebut mulai membaik seiring pulihnya distribusi.

Perbaikan tersebut menjadi sinyal bahwa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah terdampak mulai stabil.

Tito menekankan pentingnya menjaga momentum tersebut melalui pemantauan komponen inflasi serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menilai indikator inflasi bulanan lebih mencerminkan kondisi riil dibandingkan inflasi tahunan (year on year) untuk kepentingan pengendalian harga.

"Data inflasi year on year baik untuk pegangan nasional dan internasional. Tapi untuk mengendalikan inflasi, lebih tepat menggunakan month to month," ujarnya.

Secara nasional, inflasi tercatat menurun dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen. Sementara itu, inflasi bulanan juga melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen.

Perkembangan tersebut dipengaruhi antara lain oleh normalisasi tarif listrik serta peningkatan mobilitas pada periode libur panjang dan hari raya yang berdampak pada kelompok makanan, minuman, dan transportasi.