Nasib impor sapi di tengah krisis Selat Hormuz

Krisis geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah memberikan tekanan pada stabilitas ekonomi dunia, termasuk pada sektor pangan di tanah air. Meskipun Indonesia cukup jauh dari pusat konflik, ada kemungkinan nasib dari impor sapi di tengah krisis yang terjadi di Selat Hormuz membuat harga daging bisa saja meningkat. Berdasarkan laporan dari Kementerian Pertanian (09/04/2026), pasokan utama sapi hidup dan daging segar Indonesia masih sangat bergantung pada Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Brasil.

Data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Januari 2026 menunjukkan bahwa stok awal daging sapi/kerbau nasional berada di angka 41,7 ribu ton. Kementan menegaskan bahwa secara fisik, pengiriman sapi dari Australia tidak melewati Selat Hormuz, sehingga volume pasokan hingga saat ini dipastikan tetap aman dan tidak mengalami hambatan distribusi secara langsung.

Namun, stabilitas volume ini tidak serta merta membebaskan Indonesia dari ancaman gejolak ekonomi yang menyertainya.

Transmisi kenaikan harga energi terhadap biaya logistik

Efek domino dari ketegangan di Selat Hormuz paling dirasakan melalui lonjakan harga minyak mentah dunia yang sempat melampaui ambang 100 dolar AS per barel pada akhir Maret 2026. Melansir dari Bisnis.com, Kementan memberikan peringatan dini bahwa kenaikan harga minyak dunia ini secara otomatis akan mengerek biaya produksi dan distribusi nasional. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan armada angkut laut pada bahan bakar yang harganya terkoneksi langsung dengan indeks energi global.

Selain biaya transportasi, krisis ini juga berdampak pada komponen input pertanian lainnya seperti pupuk. Data menunjukkan harga urea global telah mencapai 674 dolar AS per ton pada pertengahan Maret 2026 akibat gangguan pasokan gas alam sebagai bahan baku utama. Naiknya biaya perawatan ternak di negara asal dan ongkos kirim ke pelabuhan domestik memperbesar probabilitas terjadinya kenaikan harga impor yang harus ditanggung oleh importir dan konsumen akhir di Indonesia.

Potensi kenaikan harga daging sapi di pasar domestik

Pemerintah melalui Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) menyampaikan bahwa masyarakat perlu mewaspadai adanya lonjakan harga meskipun jalur logistik aman. Pada akhir 2025, pemerintah telah menetapkan kuota impor daging sapi sebesar 145.251 ton untuk memenuhi kebutuhan industri tahun 2026.

Namun, jika harga terus merangkak naik, beban fiskal untuk menjaga stabilitas harga di tingkat eceran akan semakin berat, terutama dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sempat menyentuh level terendah dalam beberapa dekade terakhir.

Langkah strategis pemerintah menghadapi gejolak dunia

Menghadapi situasi yang tidak menentu ini, pemerintah berupaya memperkuat peran BUMN pangan sebagai stabilisator harga. Pemprov DKI Jakarta, melalui Perumda Dharma Jaya, merencanakan impor sebanyak 7.500 ekor sapi dari Australia secara bertahap mulai Februari 2026 untuk mengamankan stok.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa meskipun terjadi naiknya harga impor, ketersediaan daging sapi di pasar tradisional tetap terjaga sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kepanikan konsumen.

Selain memperkuat stok, koordinasi antar-lembaga terus ditingkatkan untuk memantau pergerakan harga di pasar harian. Fokus utama saat ini adalah memitigasi dampak tidak langsung dari penutupan atau gangguan di Selat Hormuz yang menjadi jalur krusial bagi 20 persen pasokan minyak dunia.

Dengan memantau variabel biaya energi dan nilai tukar, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan intervensi pasar yang tepat sasaran agar daya beli masyarakat terhadap protein hewani tidak tergerus lebih dalam.

Tantangan swasembada di tengah ketidakpastian geopolitik

Krisis ini menegaskan kerentanan ketahanan pangan Indonesia terhadap gejolak luar negeri. Ketergantungan pada impor sapi membuat harga domestik sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan di negara eksportir maupun konflik di jalur perdagangan utama.

Meskipun jalur Australia-Indonesia tidak bersinggungan dengan Selat Hormuz, kenaikan harga komoditas pendukung seperti pakan dan pupuk tetap menjadi tantangan besar bagi peternak lokal yang masih membutuhkan bahan impor dalam proses produksinya.

Sebagai penutup, pemantauan intensif terhadap perkembangan geopolitik Timur Tengah menjadi sangat krusial bagi keberlangsungan industri peternakan nasional. Menimbang segala risiko yang ada, Nasib impor sapi di tengah krisis Selat Hormuz akan sangat ditentukan oleh seberapa efektif pemerintah mengelola cadangan pangan dan mengendalikan inflasi akibat kenaikan biaya energi global.

Sinergi antara ketersediaan pasokan fisik dan keterjangkauan harga menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nasional di tengah badai ekonomi dunia.