Pemotongan RKAB batu bara, Haji Jalal mencemaskan pada pengurangan tenaga kerja

Anggota Komisi XII DPR RI Haji Jalal Abdul Nasir Ak menyoroti permasalahan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara, kondisi tersebut dapat dipahami oleh warga alasan pemerintah yang ingin menjaga cadangan mineral dan kestabilan harga. Namun, pemerintah harus menerapkan transparansi dalam implementasinya.

“Pemerintah mungkin ingin menjaga cadangan mineral. Kan sudah ada datanya ya, kebutuhan batu bara itu berapa, nikel berapa, timah berapa, bauksit berapa. Ada juga data, siapa saja yang punya, produksinya berapa. Pemerintah tidak mau sampai over supply lah,” kata H. Jalal pada awak media, Sabtu (21/02).

Legislator dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, para pelaku usaha pun cenderung tidak mempermasalahkan pemotongan RKAB tersebut, selama pemerintah bisa memberikan dasar aturannya.

“Cuma memang yang masalah itu kan ada yang tidak dipotong, ada yang dipotong sangat ekstrim, 40 persen sampai 70 persen. Ini mungkin orang butuh penjelasan. Saya yakin, PLN pun akan was-was kalau tidak segera ada penjelasan. Kita kan tidak bisa mengandalkan Bukit Asam atau Adaro saja. Banyak yang lainnya, yang berkontribusi ke PLTU,” ucap Haji Jalal seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Senin (23/2).

Aturan yang diterapkan itu, Jalal juga mengkhawatirkan adanya pemotongan RKAB batu bara akan berdampak pada berhentinya operasional perusahaan, yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.

“Kami dari Komisi XII akan mendukung rencana pemerintah, selama memang berdampak positif bagi masyarakat. Dan jangan sampai pelaku usaha juga ambruk. Harus jelas kriteria penetapan dan sosialisasinya,” pungkasnya.