Pemprov Jateng siapkan skema efisiensi energi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan skema efisiensi energi, meski surat edaran dari pemerintah pusat baru akan terbit akhir Maret. Di antara skema yang disiapkan di antaranya mulai penggunaan transportasi umum, hingga penggunaan sepeda bagi ASN ketika ke kantor.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyusun langkah konkret dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi energi nasional. Langkah tersebut disiapkan sembari menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat yang diperkirakan terbit pada 31 Maret 2026.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, sebelumnya sudah melakukan kajian lebih dulu dan mulai merancang sejumlah skema implementasi di tingkat daerah.

“Efisiensi energi, kita tunggu surat edaran dari pemerintah pusat. Insyaallah tanggal 31 Maret akan terbit. Pemprov Jateng sudah mulai mengambil langkah,” ujar Ahmad Luthfi usai kegiatan di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (30/3/2026).

Salah satu skema yang sedang disiapkan adalah mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan moda transportasi ramah energi. Di antaranya melalui kebijakan bersepeda ke kantor pada hari tertentu serta penggunaan transportasi umum.

“Kita sudah buat rancangan, kalau perlu di hari tertentu semua ASN naik sepeda, termasuk bupati dan wali kota. Jadi ke kantor naik sepeda atau naik kendaraan umum,” jelasnya.

Menurut Luthfi, kebijakan tersebut masih dalam tahap pengkajian dan pematangan sebelum nantinya disosialisasikan secara luas. Selain itu, opsi penerapan work from home (WFH) juga tengah dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi efisiensi energi.

“Begitu pemerintah pusat sudah umumkan, Jawa Tengah sudah siap. Target penghematan energi masih dihitung,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Selasa (31/3).

Dengan skema yang tengah disiapkan, Pemprov Jawa Tengah berharap dapat menjadi salah satu daerah yang siap dalam mengimplementasikan kebijakan efisiensi energi nasional secara efektif dan berkelanjutan.