Plt Kadinsos Kota Tegal: Penyebab bansos tak tepat sasaran akibat `Inclusion` dan `Exclusion Error`
Maraknya kasus bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di Kota Tegal. Banyak warga mengeluhkan ketidaktepatan penerima bantuan, di mana sejumlah warga mampu justru tercatat sebagai penerima, sementara masyarakat miskin yang seharusnya berhak malah terlewat.

Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.
Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.
Maraknya kasus bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di Kota Tegal. Banyak warga mengeluhkan ketidaktepatan penerima bantuan, di mana sejumlah warga mampu justru tercatat sebagai penerima, sementara masyarakat miskin yang seharusnya berhak malah terlewat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Tegal Dinar Marnoto menjelaskan, permasalahan tersebut terjadi akibat adanya dua jenis kesalahan dalam sistem data, yaitu inclusion error dan exclusion error.
Menurutnya, inclusion error terjadi ketika warga yang sebenarnya tidak layak justru masuk dalam daftar penerima bantuan, sedangkan exclusion error adalah kondisi di mana warga yang seharusnya berhak justru tidak terdata dan akhirnya tidak menerima bansos.
“Kedua kesalahan ini umumnya muncul karena proses pendataan awal yang kurang valid serta minimnya verifikasi faktual di lapangan. Akibatnya, data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara nyata,” jelas Plt Kadinsos Kota Tegal seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Senin (27/10).
Ia menambahkan, Dinas Sosial saat ini tengah melakukan langkah perbaikan dengan memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara berkala serta melibatkan perangkat kelurahan dan RT/RW agar proses verifikasi lebih akurat.
“Kami berupaya agar penyaluran bantuan sosial ke depan benar-benar tepat sasaran. Pendataan dan pembaruan data menjadi kunci utama agar bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Kesalahan data bansos ini menjadi pelajaran penting bahwa validasi dan koordinasi lintas instansi mutlak diperlukan. Tanpa perbaikan sistem dan keterlibatan aktif masyarakat, bansos berisiko terus salah sasaran dan kehilangan makna sosialnya.




