Tandatangani Surat Bersama, Bupati se-Madura minta Gubernur Jatim ajukan Madura sebagai KEK Tembakau

Perjuangan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura memasuki fase penting. Seluruh Bupati se-Madura secara resmi menyatakan dukungan penuh dan telah menandatangani Surat Bersama yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, berisi permohonan agar Madura diusulkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau ke pemerintah pusat.

Dukungan kolektif ini menandai keseriusan dan kekompakan para kepala daerah di Madura dalam memperjuangkan agenda besar transformasi ekonomi berbasis tembakau, yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat Madura.

Dukungan para Bupati se-Madura disampaikan secara langsung kepada Tim KAMURA dalam rangkaian audiensi yang digelar berturut-turut sejak 5 hingga 9 Februari 2026.

Audiensi pertama berlangsung di Pendopo Kabupaten Bangkalan pada Kamis (5/2/2026), di mana Tim KAMURA diterima oleh Bupati Bangkalan Lukman Hakim. Dalam pertemuan tersebut, Lukman menyampaikan apresiasi atas gagasan KEK Tembakau Madura dan menyatakan kesiapan Bangkalan untuk terlibat aktif.

"Kami sangat mengapresiasi gagasan dan perjuangan ini. Insyaallah Kabupaten Bangkalan siap mengajukan diri sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau. Jika perlu, kami siap membawa para akademisi di Bangkalan untuk bersama-sama menghadap Gubernur Jawa Timur demi menggolkan KEK Tembakau Madura ini,” ujar Lukman.

Audiensi dilanjutkan di Kabupaten Pamekasan bersama Bupati KH. Kholilurrahman. Ia secara tegas menyatakan kesiapan Pamekasan mengajukan diri sebagai bagian dari KEK Tembakau Madura dan siap terlibat langsung dalam advokasi ke tingkat provinsi.

"Kami tegaskan bahwa Kabupaten Pamekasan siap mengajukan diri sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau. Saya siap jika harus menemui Gubernur, dan insyaallah tiga bupati kabupaten lain di Madura juga siap bertemu Gubernur Jawa Timur untuk memastikan bahwa apa yang kita perjuangkan ini disambut positif,” tegasnya.

Kiai Kholil meyakini KEK Tembakau Madura akan menjadi solusi strategis pemberdayaan masyarakat.

"Jika KEK berjalan di Madura, saya yakin pengaruhnya akan sangat besar bagi penurunan kemiskinan dan penguatan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Dukungan senada disampaikan Bupati H. Sampang Slamet Junaidi dalam audiensi di Pendopo Sampang pada hari yang sama.

"Prinsipnya kami Pemerintah Kabupaten Sampang siap mendukung KEK Tembakau. Saya minta agar kita semua para bupati di Madura kompak untuk mendukung gagasan ini,” ujar Slamet Junaidi.

Rangkaian audiensi ditutup dengan pertemuan bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo pada Senin malam (9/2/2026).

Pertemuan ini merupakan audiensi kedua setelah pertemuan sebelumnya pada Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumenep kembali menegaskan dukungannya, terutama karena Sumenep merupakan wilayah hulu dan basis utama petani tembakau di Madura.

"Kami menilai KEK Tembakau Madura sebagai instrumen penting untuk memperkuat posisi petani, meningkatkan nilai tambah di daerah, serta mendorong pemerataan pembangunan di Madura,” ujar Achmad Fauzi.

Dengan telah ditandatanganinya Surat Bersama oleh seluruh Bupati se-Madura, perjuangan KEK Tembakau Madura kini resmi menjadi aspirasi kolektif seluruh kepala daerah di Madura. Para Bupati sepakat untuk bergerak bersama guna memastikan Madura diusulkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau ke pemerintah pusat.

Langkah politik bersama ini berangkat dari Naskah Akademik KEK Tembakau Madura yang telah rampung disusun oleh Komunitas Muda Madura (KAMURA), sebuah kerja kolektif para ilmuwan, akademisi, dan intelektual Madura. Naskah akademik ini disusun secara serius dan berbasis data, melalui survei lapangan, wawancara mendalam, serta pemetaan skema bisnis dan rantai nilai industri tembakau.

Subairi Muzakki, Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik KEK Tembakau Madura mengatakan, kajian tersebut telah dibahas dan diuji secara terbuka melalui rangkaian seminar dan Focus Group Discussion (FGD) di lima universitas di Surabaya dan Madura.

"Proses ini kemudian diperkuat melalui pembahasan lanjutan di Jakarta yang digelai oleh lembaga riset tertua di Indonesia, yaitu LP3ES, dengan melibatkan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Kementerian Koordinator Perekonomian, dan perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta wakil rakyat Madura di DPR RI,” tuturnya.

Sejarah sedang ditulis. Bupati se-Madura bersatu dalam niat mulia, bersatu demi satu tujuan: perbaikan ekonomi Madura—dari, untuk, dan demi rakyat Madura.

"Perjuangan belum selesai. Tapi langkah besar sudah dimulai. Dan semoga aspirasi bersama seluruh Bupati dan masyarakat Madura ini mendapat sambutan positif dari Gubernur Jatim,” pungkasnya.