Menhan dan Panglima TNI tinjau penertiban tambang nikel ilegal di Morowali

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau hasil operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11).

Satuan gabungan ini berhasil menertibkan area seluas 62,5 hektare yang selama ini digunakan untuk tambang nikel ilegal di kawasan Di kawasan Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir,

Kunjungan lapangan itu juga turut didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka melihat langsung lokasi bekas tambang yang kini mulai direhabilitasi.

Pemerintah menyebut operasi ini sebagai langkah serius untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menegakkan hukum atas praktik pertambangan liar yang marak di kawasan tersebut.

Menhan Sjafrie menekankan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan pemanfaatan sumber daya alam.

Sjafrie menyebut penertiban bukan hanya soal hukum, tapi juga soal tata kelola dan kehadiran negara di lapangan.

“Negara harus hadir, bukan sekadar menindak, tapi juga memastikan ada sistem, aparat, dan pengawasan,” ujarnya dalam rilis yang diterima Reporter Elshinta, Heru Lianto, Rabu (5/11).

Sjafrie menegaskan, pemerintah akan bersikap tegas terhadap aktivitas pertambangan yang melanggar aturan. Di sisi lain, pemerintah juga membuka ruang bagi kegiatan legal yang memberi nilai tambah dan menjaga lingkungan.

“Yang legal kita dorong untuk tetap berproduksi, yang ilegal akan ditindak,” kata Sjafrie.

Operasi Satgas PKH di Morowali ini disebut sebagai bagian dari strategi nasional untuk menertibkan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk di wilayah perairan yang rawan penyelundupan.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, yang menjabat sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH, memantau langsung koordinasi lintas instansi agar operasi berjalan sesuai prosedur.

Sementara Kepala Staf Umum TNI Letjen Richard Tampubolon, selaku Wakil Ketua I Pelaksana Satgas, memastikan langkah di lapangan tepat sasaran.

Perlu diketahui, penertiban di Morowali menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menaruh perhatian lebih serius terhadap tambang-tambang liar yang merusak lingkungan dan mengancam kedaulatan sumber daya nasional.