MPR dorong evaluasi Misi Perdamaian di Lebanon, keselamatan prajurit jadi prioritas

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Langkah ini dinilai penting menyusul meningkatnya eskalasi konflik yang berdampak langsung pada keselamatan prajurit TNI yang bertugas.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa pimpinan MPR telah menggelar rapat untuk membahas perkembangan situasi terkini, termasuk respons yang perlu diambil negara dalam menghadapi kondisi tersebut.

“Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat baru saja menyelenggarakan Rapat Pimpinan MPR membahas tentang berbagai macam perkembangan yang terjadi,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).

Dalam rapat tersebut, MPR menyoroti gugurnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peristiwa ini dinilai sebagai peringatan serius terkait risiko keamanan di wilayah konflik.

“Dan hari ini, sejak kemarin kita dikagetkan dengan berita yang mengagetkan tentang gugurnya tiga prajurit TNI putra terbaik kita yang sedang menjalankan tugas konstitusi, yakni melaksanakan misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan. Mereka yang gugur pada tanggal 29 Maret terkena proyektil akibat dari serangan brutal Israel adalah Praka Farizal Rhomadhon, gugur pada tanggal 29 Maret. Kemudian disusul oleh Kapten Infantri Zulmi Aditya Iskandar serta Sertu Muhammad Nur Ikhwan, gugur pada tanggal 30 Maret karena kendaraan konvoy yang meledak akibat serangan Israel,” lanjutnya.

Muzani menilai bahwa perlindungan terhadap prajurit TNI harus menjadi prioritas utama negara, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk mempertimbangkan langkah strategis, termasuk kemungkinan penarikan pasukan jika kondisi keamanan tidak memungkinkan.

“Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut karena ini adalah daerah yang membahayakan baik keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini,” tegas Muzani.

Selain mendorong evaluasi, Muzani juga mengutuk keras serangan yang menyebabkan jatuhnya korban dari pihak Indonesia. Lembaga ini meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, MPR mengusulkan agar pemerintah memberikan penghargaan kepada prajurit yang gugur dan terluka, serta memastikan perhatian penuh kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian mereka.

Muzani menegaskan bahwa keputusan terkait kelanjutan penugasan harus mempertimbangkan aspek keselamatan secara serius.

“Kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan misi perdamaian kita yang merupakan pasukan penjaga perdamaian maka MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon Selatan, sesuai dengan konstitusi yakni menjaga keselamatan bagi warga negara,” pungkasnya.

Arie Dwi Prasetyo/Ter