Perkuat penegakan hukum, Kodam II/Swj gelar Operasi Gaktib–Yustisi 2026

Panglima Kodam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, resmi membuka Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Polisi Militer Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Makodam II/Sriwijaya, Palembang, Jumat (13/2/2026). Operasi tahunan ini digelar untuk memperkuat disiplin, kepatuhan hukum, serta profesionalisme prajurit dan PNS TNI di wilayah teritorial Kodam II/Sriwijaya.

Kegiatan ini menandai dimulainya pengawasan dan penegakan hukum internal TNI sepanjang 2026 dengan mengusung tema “TNI PRIMA, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju.” Tema ini ditegaskan bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang harus tercermin dalam perilaku dan pelaksanaan tugas sehari-hari prajurit.

Dalam amanat tertulis Agus Subiyanto selaku Panglima TNI, yang dibacakan Pangdam II/Sriwijaya, disebutkan bahwa Operasi Gaktib dan Yustisi merupakan agenda strategis dan esensial setiap tahun. Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, menekan angka pelanggaran, serta membangun kultur disiplin yang kuat di seluruh jajaran TNI. Pendekatan edukatif tetap menjadi prioritas, tanpa mengabaikan penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran.

Data tahun 2025 menunjukkan tren positif dalam penegakan hukum di lingkungan TNI. Operasi Gaktib mencatat penurunan pelanggaran sebesar 5,62 persen, dari 456 kasus pada 2024 menjadi 432 kasus di 2025. Sementara itu, Operasi Yustisi mengalami penurunan signifikan hingga 40,64 persen, dari 925 perkara menjadi 549 perkara.

Penurunan tersebut menjadi indikator meningkatnya kesadaran hukum prajurit. Namun demikian, Panglima TNI mengingatkan seluruh jajaran agar tidak lengah. Capaian ini justru harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan secara konsisten dan berkelanjutan.

Upacara gelar operasi turut dihadiri personel Polisi Militer gabungan dari tiga matra—AD, AL, dan AU—serta perwakilan Kepolisian, jajaran pasukan bersenjata, dan ASN Kodam II/Sriwijaya. Keterlibatan lintas matra dan instansi ini menjadi wujud sinergitas dalam menjaga ketertiban dan supremasi hukum di lingkungan militer.

Seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Jumat (13/2), Pangdam menegaskan, kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya penting untuk memastikan proses penanganan pelanggaran berjalan transparan, profesional, dan akuntabel.

Menghadapi dinamika perkembangan teknologi, prajurit Polisi Militer dituntut semakin adaptif. Penguasaan teknologi informasi dinilai krusial untuk mencegah tindak kejahatan siber dan penyalahgunaan media sosial yang berpotensi merusak citra institusi.

Modernisasi peralatan dan sistem penanganan perkara juga menjadi perhatian dalam Operasi 2026. Dengan dukungan teknologi, proses penegakan hukum diharapkan lebih cepat, presisi, dan akuntabel.

Dalam penutup amanat, Panglima TNI menekankan pentingnya bekerja dengan niat ibadah, memegang teguh Sapta Marga, serta menghindari sikap arogansi dalam setiap pelaksanaan tugas. Prajurit juga diminta responsif terhadap perkembangan situasi melalui deteksi dini dan langkah preventif.

Melalui Operasi Gaktib dan Yustisi 2026, Kodam II/Sriwijaya menegaskan komitmennya menjaga disiplin internal demi memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendukung modernisasi dan profesionalisme TNI menuju institusi yang semakin bersih dan berintegritas.