Ahli ungkap sewa Terminal BBM PT OTM bikin Pertamina hemat US$9,6 juta

Ahli akuntansi forensi Mohammad Mahsun menyatakan, PT Pertamina (Persero) dapat menghemat hingga US$ 9,6 juta dari penyewaan terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak (PT OTM) pada periode 2014-2025.

Hal itu disampaikan Mahsun selaku ahli dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang dengan terdakwa beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dan terdakwa lainnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Mulanya, Mahsun mengaku sepakat dengan pernyataan guru besar ilmu manajemen Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali yang juga memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan hari ini. Rhenald menyebut pembelian BBM jenis RON dari Singapura lebih mahal sekitar US$ 2 per barel.

Selanjutnya, Mahsun membandingkan biaya pengangkutan BBM dengan menggunakan terminal BBM OTM dan tidak menggunakan terminal tersebut. Tanpa menggunakan terminal BBM milik OTM, terdapat arus keluar sekitar US$ 24,5 miliar.

"Penjelasannya adalah sebelum ada terminal OTM ini, Pertamina perlu membeli BBM dari Singapura dan BBM yang dibeli dari Singapura itu memiliki harga yang lebih tinggi. Memang fakta yang kita dapatkan juga sama," kata Mahsun.

Mahsun mengatakan, total pembelian dan pengangkutan BBM dengan menggunakan terminal PT OTM berada di angka US$ 23,9 miliar. Jika dijabarkan lebih terperinci, terdapat penghematan sekitar US$ 9,6 juta jika menggunakan terminal BBM PT OTM.

"Jadi kalau dia tanpa terminal OTM itu sebesar 24,5, dengan menggunakan OTM 23,9. Jadi di sini ada selisih yang mana ini memberikan keuntungan bagi Pertamina kalau tetap mengacu pada periode yang di dalam kontraknya sehingga potensi inefisiensi pertamina itu berkurang 9,6 juta," ucapnya.

Mahsun menekankan, penyewaan terminal BBM PT OTM membuat Pertamina lebih hemat dari sisi ekonomi.

"Inilah gambaran yang bisa saya berikan kepada Yang Mulia bahwa sebenarnya penggunaan atau sewa terminal di OTM memang ya dari sisi ekonomis itu membuat efisiensi Pertamina," ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Rabu (4/2).

Mahsun juga menyoroti nilai kerugian negara Rp 2,9 triliun dalam penyewaan terminal BBM oleh Pertamina yang didakwakan jaksa terhadap Kerry cs. Mahsun mengingatkan kerugian keuangan negara perlu dihitung secara cermat dan terperinci.

Menurutnya, kerugian keuangan negara Rp 2,9 triliun itu merupakan pembayaran jasa sewa terminal BBM selama periode 2014-2024 yang diterima PT OTM. Namun, katanya, perlu dicermati adanya biaya operasional sebesar Rp 1,7 triliun.

"Harus dilihat untuk bisa mempunyai nilai 2,9 itu, perusahaan mengeluarkan biaya opersional senilai 1,7. Kalau itu enggak diperhatikan sebagai unsur yang berkontribusi atas terciptanya senilai 2,9 kira kira 1,7-nya ke mana," ucapnya.

Dia menambahkan, perusahaan juga mengeluarkan kewajiban perpajakan sebesar Rp 118 miliar yang perlu dihitung. Untuk itu, Mahsun menekankan, nilai Rp 2,9 triliun seperti yang didakwakan jaksa bukan keuntungan yang seluruhnya dinikmati oleh perusahaan.

"Inilah yang kita sebut net economic impact. Kenapa enggak bisa langsung dinikmati karena perusahaan harus menanggung pendanaan untuk membayar jeda pembayaran yang tertunda tadi, itu nilainya sampai Rp 1,8 (triliun)," ujarnya.

Mahsun menekankan, perhitungan kerugian negara tidak dapat hanya dengan melihat keuntungan perusahaan semata. Hal ini mengingat perusahaan harus menanggung operasional dan pajak.

"Maka bagaimana evaluasi penghitungan negaranya, harus kita lihat antara total nilai pembayaran yang dilakukan secara rigid dan cermat," katanya.