Dito Ariotedjo: Tidak ada pembahasan spesifik soal kuota haji

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengaku telah memberikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 di Kementerian Agama.

Dito menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026), sekitar pukul 12.50 WIB dan meninggalkan gedung KPK pada pukul 16.03 WIB.

“Alhamdulillah tadi sudah selesai diperiksa. Saya sudah menjawab semua yang diperlukan,” kata Dito kepada wartawan usai pemeriksaan.

Dito menjelaskan, penyidik KPK secara umum mendalami aktivitasnya saat mendampingi Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023.

“Yang ditanyakan lebih detail terkait kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi, dan saya sudah menjelaskan semuanya secara rinci. Semoga bisa membantu KPK,” ujarnya, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.

Menurut Dito, kunjungan tersebut merupakan agenda resmi kenegaraan yang mencakup forum internasional serta pertemuan bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi. Dalam rangkaian kegiatan itu, kerja sama di bidang olahraga menjadi salah satu fokus pembahasan.

“Waktu itu ada penandatanganan nota kesepahaman atau MoU. MoU-nya juga saya bawa tadi, khusus untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain Kemenpora, ada juga beberapa kementerian dan lembaga lain,” tuturnya.

Terkait isu kuota haji yang menjadi sorotan dalam perkara yang tengah diusut KPK, Dito menegaskan tidak ada pembahasan secara spesifik mengenai penambahan kuota dalam pertemuan bilateral tersebut.

“Dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik soal kuota,” kata Dito.

Meski demikian, Dito mengakui isu haji sempat disinggung dalam suasana makan siang antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS).

“Seingat saya itu bagian dari pembicaraan saat makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Namun bukan soal kuota secara spesifik, melainkan terkait pelayanan haji, karena kebutuhan haji Indonesia memang besar,” katanya.

Selain isu haji, Dito menyebut pembahasan juga mencakup topik lain, termasuk investasi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jadi bukan hanya soal haji. Ada pembicaraan mengenai investasi dan juga IKN. Banyak hal yang dibahas dalam suasana diplomasi yang berjalan baik,” ucapnya.