Emil Dardak hormati proses hukum OTT Bupati Tulungagung, tekankan perbaikan pengawasan

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan menghormati proses hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026), Emil menyampaikan bahwa roda pemerintahan di daerah tidak boleh terganggu akibat kasus hukum yang tengah berlangsung.

"Ya, kita hormati proses hukum yang berlangsung dan memastikan bahwa pelayanan publik harus berjalan lancar. Untuk masyarakat Tulungagung, roda pemerintahan harus terus bergerak tanpa hambatan. Sekali lagi, menghormati proses hukum yang berjalan saat ini," ujarnya.

Menanggapi sejumlah kasus serupa yang menjerat kepala daerah di Jawa Timur, Emil menyebut pemerintah provinsi terus melakukan evaluasi dan pembenahan, termasuk berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kita terus, terus juga berkoordinasi dengan berbagai elemen, tidak terkecuali dengan KPK, untuk melakukan pembenahan. Ada yang namanya MCSP (Monitoring, Control, Supervision). Jadi itu adalah sebuah upaya meminimalisir dan terus meminimalisir potensi risiko penyimpangan tata kelola," jelasnya.

Emil menekankan bahwa setiap peristiwa harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan sistem pengawasan ke depan.

"Kita selama ini pasti merasa sudah mengawasi. Kalau kemudian ada peristiwa yang terjadi, artinya harus ada pembenahan pengawasan. Jadi tidak boleh kemudian kita merasa semua serba cukup," kata Wagub Jatim.

Terkait metode dugaan tekanan terhadap ASN dalam kasus tersebut, Emil menyatakan pihaknya masih menunggu informasi resmi sebelum memberikan tanggapan lebih jauh.

"Saya rasa terlalu dini untuk saya berkomentar teknis, karena tentu kami harus merujuk kepada informasi resmi dan detail dari semua instansi yang terkait, termasuk di internal Pemprov," tambahnya.

Lebih lanjut, Emil mengingatkan pentingnya integritas bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya.

"Semua PNS, semua ASN itu selalu diberikan panduan mengenai integritas. Ini bagian dari upaya selama ini. Nah, sehingga kalau misalnya ada tekanan dari manapun asalnya, mereka harus tahu bahwa kalau itu tidak disikapi dengan tepat, itu bisa, bisa kemudian merugikan diri mereka sendiri," pungkasnya.

Arie Dwi Prasetyo/Ter