Kapal milik Kerry Riza penuhi syarat untuk disewa Pertamina

Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza menyatakan, PT Pertamina International Shipping (PIS) untuk besar dengan menyewa kapal miliknya. Hal ini karena harga sewa kapal miliknya jauh lebih murah dibanding harga pasaran.

Hal itu disampaikan Kerry seusai sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (23/12/2025).

"PIS mendapatkan keuntungan yang besar sekali dari penyewan kapal saya," ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Selasa (23/12).

Kerry menyebut sejumlah saksi dari pihak Pertamina, seperti mantan Asisten Manager Import Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Rian Aditiana menyebut harga sewa kapal di pasaran global sekitar US$ 64.000 per hari. Sementara, kapal miliknya disewa Pertamina dengan harga US$ 37.000 per hari.

"Jadi selisihnya besar sekali," ucapnya.

Sementara itu penasihat hukum Kerry, Hamdan Zoelva mengatakan, sidang hari ini fokus pada penyewaan kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara. Dikatakan, terdapat tiga kapal milik kliennya yang disewa Pertamina Internasional Shipping.

Menurutnya tuduhan jaksa yang menyebut proses penyewaan kapal PT Jenggala Maritim Nusantara hanya formalitas tidak terbukti. Para saksi yang dihadirkan jaksa memastikan seluruh proses pengadaan tiga kapal milik Kerry seusai prosedur yang berlaku di PT PIS.

"Syarat-syaratnya semua terpenuhi dan ini berlaku sama untuk seluruh kapal yang dikelola oleh PIS yang lebih 300," ujarnya.

Hamdan Zoelva menyatakan, tim advocat Kerry telah bertanya secara spesifik kepada saksi mengenai ada atau tidaknya perlakuan istimewa terhadap kapal PT JMN. Saksi memastikan semua proses penyewaan kapal diperlakukan sama.

"Sejauh ini kami tidak melihat ada proforma (sekadar formalitas), ada pengaturan, semua berjalan sebagaimana layaknya. PIS melakukan penyewaan terhadap kapal-kapal yang lain," ucapnya.

Hamdan Zoelva juga merespons terkait adanya aturan kapal yang disewa PT PIS harus mengutamakan berbendera Indonesia. Menurutnya hal tersebut karena PT PIS membutuhkan kapal yang bisa digunakan Kilang Pertamina Internasional (KPI) untuk mengangkut minyak mentah dari luar negeri, tetapi juga bisa digunakan untuk mengangkut minyak mentah di dalam negeri. Hamdan Zoelva mengingatkan adanya asas cabotage.

"Kalau berbendera asing, berdasarkan asas cabotage itu hanya bisa mengangkut dari luar ke dalam negri tidak bisa dipakai dalam negeri," ucapnya.

Asas cabotage yang tertuang dalam Pasal 8 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mewajibkan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh WNI.

Hamdan Zoelva menilai, PT PIS akan merugi jika menyewa kapal berbendera asing karena hanya bisa untuk angkutan ke luar negeri, tetapi tidak dapat digunakan untuk menjadi armada dalam negeri.

"Karena itu PIS memilih kapal yang berbendera Indonesia. Dan kebutuhan kapal milik JMN adalah berbendera Indonesia. Jadi tidak ada salahnya. Dan tidak larangan bahkan dalam kebijakan internal PIS pengutamaan terhadap kapal yang berbendera Indonesia karena bisa dipakai juga untuk kebutuhan domestik. Jadi clear tidak ada sama sekali hal yang melanggar SOP, melanggar prosedur, apalagi namanya proforma," katanya.

Diketahui sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tatakelola minyak mentah Pertamina, Jaksa menghadirkan 5 orang saksi, yaitu

1. Haris Abdi Sembiring (VP Crude and Gas Operation PT PIS 2021-2023)

2. Ahmad Basori (Junior Officer Product Oversears Chartering PT PIS)

3. Indira Miranti (Manager Oil Komersial Medco Indonesia)

4. Denta Tagaril (PT KPI, asisten manager product planning dan evaluation), serta

5. Didik Bahagia (PT KPI, Direktur operasi PT Kilang Pertamina)