Kasus dugaan korupsi di DJKA Medan, KPK bidik Dirut PT Karya Logistik Nusantara

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus memperdalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Setelah sebelumnya memeriksa sejumlah saksi dalam klaster Medan, hari ini giliran proyek jalur kereta api wilayah Surabaya yang menjadi fokus pemeriksaan penyidik.

Hari ini, Selasa dua puluh delapan Oktober, penyidik KPK memeriksa seorang saksi bernama MSA alias Haji MMD (Haji Mamad) , selaku Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya menjelaskan, penyidik mendalami pengetahuan saksi mengenai dugaan pengaturan lelang dan pemberian fee kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam proyek jalur kereta api DJKA wilayah Surabaya.

"Yang bersangkutan diperiksa,dimintai keterangan terkait dengan perkara pembangunan jalur kereta api di lingkungan DCKA Kementerian Perhubungan, khususnya untuk wilayah Jawa Timur. Jadi kita tunggu proses pemeriksaannya nanti seperti apa," ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Selasa (28/10).

Sementara itu, sehari sebelumnya, KPK juga memeriksa Fery Hendriyanto, Direktur Utama PT Karya Logistik Nusantara, dalam perkara serupa di klaster DJKA Medan.

Fery diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan QSHE PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode Mei dua ribu sembilan belas hingga April dua ribu dua puluh satu.

Selain Fery, penyidik turut memeriksa Agus Sukasman Hidayat dari PT Istana Putra Agung, Andrie Prayogi Setiawan selaku staf keuangan PT Waskita Karya, serta Muchamad Hikmat dari pihak swasta.

Penyidikan terhadap dua klaster, yakni Medan dan Surabaya, merupakan bagian dari penanganan besar kasus dugaan korupsi proyek DJKA yang terbagi dalam beberapa wilayah.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dari DJKA dan pihak swasta sebagai rekanan proyek.

Kasus dugaan korupsi di proyek perkeretaapian ini disebut merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah, terutama dari praktik mark-up anggaran dan pengaturan tender.