WamenHAM ajak semua pihak selesaikan masalah HAM

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (WamenHAM) Mugiyanto saat meresmikan Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/9/2025) ANTARA/Indra Setiawan
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (WamenHAM) Mugiyanto saat meresmikan Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/9/2025) ANTARA/Indra Setiawan
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (WamenHAM) Mugiyanto mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkolaborasi menyelesaikan permasalahan HAM yang terjadi saat ini.
"Kantor Wilayah Kementerian HAM Jatim ini menjadi tempat yang inklusif dan juga tempat yang terbuka bagi semua pihak, bagi masyarakat, bagi pelaku usaha untuk berkolaborasi menyelesaikan permasalahan dan pemenuhan HAM," katanya di sela peresmian Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Timur, di Surabaya, Jumat (26/09).
Ia mengatakan pihaknya mengajak semua pihak untuk datang beraktivitas, berdiskusi, berkolaborasi, termasuk menyampaikan aduan kalau ada persoalan hak asasi manusia.
"Kami akan melakukan yang terbaik karena memang Kementerian Hak Asasi Manusia memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintah urusan hak asasi manusia," katanya.
Jadi, kata dia, kalau ada persoalan hak asasi manusia, sebetulnya petugas KemenHAM punya tanggung jawab untuk ditagih dan dimarahi.
"Jadi jangan kaget kalau misalnya didemo di halaman depan. Enggak apa-apa. Itu artinya kita harus bekerja keras, dan artinya kita dipercaya oleh masyarakat. Yang paling penting kita kerja yang terbaik," katanya.
Ia berharap kantor baru ini bisa menjadi tempat yang nyaman dan memadai untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah Jawa Timur, khususnya dalam pelayanan, perlindungan dan juga pemenuhan HAM di provinsi setempat.
"Tempat ini merupakan bentuk dukungan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur karenanya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang telah memberikan yang terbaik untuk Kementerian Hak Asasi Manusia di wilayah Jawa Timur," katanya.
Ia berharap dukungan dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur akan terus diberitakan pada waktu-waktu yang akan datang karena banyak sekali tantangan dan tanggung jawab terkait hak asasi manusia di Provinsi Jawa Timur.
"Kami yakin tidak bisa dijalankan oleh Kanwil KemenHAM sendirian. Sehingga, diperlukan kerja sama dan harus mendapatkan dukungan dari semua pihak dari pemprov dari pemkot, pemkab yang ada di wilayah Jawa Timur," katanya.