Kementerian Kehutanan gelar Rapat Koordinasi, waspadai Karhutla 2026

Kementerian Kehutanan memperkuat langkah antisipasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi eskalasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 melalui rapat koordinasi pengendalian karhutla bersama BMKG dan BNPB guna meningkatkan sinergi dalam upaya pencegahan, dan penanganan karhutla, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Pada tahun ini akan terjadi kekeringan yang lebih awal dan lebih panjang. Oleh karena itu, dibanding tahun lalu, kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2026, akan lebih mengancam," kata Raja Juli Antoni, di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menhut meminta masyarakat agar semakin peduli tentang meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan dengan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan terbakarnya lahan dan hutan, khususnya pada pembukaan lahan/ land clearing dengan membakar.

"Pada intinya masyarakat harus lebih mawas diri, harus lebih hati-hati dalam proses land clearing dan juga perusahaan terutama, land clearing yang nanti akan berkibat langsung terhadap tingginya karhutla," jelas Menhut.

Berdasarkan hasil penghitungan luas areal karhutla menggunakan citra satelit, Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla periode Januari – Februari 2026 seluas 32.637,43 ha. Lima provinsi dengan luas kejadian kebakaran tertinggi berturut-turut Kalimantan Barat (10.601,85 ha), Riau (4.440,20 ha), Sulawesi Tengah (3.797,66 ha), Lampung (3.314,74 ha), dan Kalimantan Tengah (1.975,01 ha).

Berdasarkan prakiraan iklim tahun 2026 dari BMKG bahwa wilayah Indonesia hingga akhir Maret 2026, kondisi ENSO dan IOD terpantau masih berada pada fase Netral. Namun, pemodelan iklim menunjukkan bahwa ENSO dapat berkembang menjadi fase El Niño pada semester kedua tahun 2026.

BMKG mencatat hingga akhir Maret 2026, sebanyak 7% Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Jumlah ini akan terus bertambah secara signifikan dengan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April, Mei, dan Juni 2026.

Kementerian Kehutanan juga telah berkoordinasi dengan Polri terkait pencegahan dan penanganan land clearing ini.

"Nampaknya polanya masih pola yang lama, yaitu ini cara yang mudah bagi masyarakat atau perusahaan untuk melakukan land clearing, tapi ini berbahaya. Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian," lanjut Raja Juli Antoni.

Sejalan dengan kondisi tersebut, pantauan hotspot melalui website sipongi dengan Satelit NASA-Terra/Aqua dengan confidence level tinggi pada periode 1 Januari – 5 April 2026 sebanyak 702 titik, pada periode yang sama tahun 2025 jumlah hotspot sebanyak 125 titik (terdapat kenaikan sebanyak 577 titik/ 82,19%).

Pada bulan Maret 2026, berdasarkan hasil analisis data lapangan, Kementerian Kehutanan menyampaikan perkiraan luas areal karhutla pada periode 1 - 31 Maret 2026. Potensi luas areal karhutla pada periode tersebut diperkirakan mencapai 10.175,48 ha, dengan rincian wilayah tertinggi yaitu Provinsi Riau (8.858,87 ha), diikuti oleh Kalimantan Barat (1.134,16 ha), Kalimantan Tengah (34,86 ha), Nusa Tenggara Timur (32,28 ha), dan Kepulauan Riau (37 ha).

Sebagai bagian dari langkah mitigasi, upaya pembasahan lahan dilaksanakan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau sebanyak dua tahap dengan total 24 sortie penyemaian garam (24.000 Kg NaCl). Dukungan operasi udara di Provinsi Riau juga terus dioptimalkan untuk memperkuat upaya pengendalian kebakaran, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau oleh tim darat.

M.Irza Farel/Ter